APBN Hanya Jadi Dana Cadangan Gaji Hakim di PFII

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak menjadi sumber utama pembiayaan operasional Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Pemerintah hanya akan menggunakan APBN sebagai dana cadangan sementara apabila PFII mengalami kekurangan dana untuk membayar gaji hakim.

Purbaya menjelaskan, pendanaan utama PFII akan berasal dari investor yang menanamkan modal untuk membangun dan mengembangkan proyek. Dengan skema tersebut, beban pembiayaan tidak sepenuhnya ditanggung oleh APBN.

BACA JUGA:Purbaya: APBN Tetap Ekspansif, S&P Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia

BACA JUGA:Kawasan Ekonomi Khusus Mana yang Dipilih PFII? Ini Jawaban Purbaya

BACA JUGA:Cek Fakta: Hoaks, Gubernur Sherly Dukung Menkeu Purbaya Soal Bantuan Dana Pensiunan

BACA JUGA:Realisasi Belanja APBN 2026 Tembus Rp 1.656 Triliun pada Semester I

“Jadi enggak semuanya APBN. Investornya akan mengeluarkan dana pertama untuk membangun di sana,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, di Kementerian Keuangan, Selasa (21/7/2026).

Menurut Purbaya, pemerintah hanya akan menyiapkan dukungan APBN dalam kondisi tertentu, yakni apabila dana PFII belum mencukupi untuk memenuhi kewajiban pembayaran gaji hakim. Dukungan tersebut bersifat sementara hingga kondisi keuangan PFII kembali memadai.

“Kalau mereka kekurangan uang untuk membayar gaji-gajinya bisa ditutup oleh APBN untuk sementara dalam jangka waktu tertentu,” ujarnya.

Terkait mekanisme pengangkatan gubernur PFII, Purbaya mengatakan pemerintah masih menyusun ketentuannya. Ia memastikan pengaturan mengenai jabatan tersebut akan dimuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana.