APBN Defisit Rp 31,2 Triliun, Penerimaan Pajak Anjlok 30,19%

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk bulan Januari hingga Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun, yang setara dengan sekitar 0,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Walaupun defisit ini tercatat, angka tersebut masih dalam batas yang telah ditetapkan dalam APBN, yang memperbolehkan defisit hingga 2,3% dari PDB atau sekitar Rp616,2 triliun.

Dari total keseimbangan terjadi defisit sebesar Rp 31,2 triliun untuk posisi akhir Februari atau 0,13% dari PDB, ujar Sri Mulyani saat konferensi pers APBN Kita Maret 2025, yang diadakan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Kamis (13/3/2025).

Dia juga menjelaskan bahwa pada akhir Februari, pemerintah telah mengeluarkan belanja negara sebesar R p348,1 triliun, yang merupakan 9,6% dari total anggaran belanja yang direncanakan untuk tahun ini.

Belanja tersebut mencakup belanja Pemerintah Pusat yang mencapai Rp 211,5 triliun, terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp83,6 triliun (7,2% dari target belanja Kementerian/Lembaga) dan belanja non K/L sebesar Rp 127,9 triliun (8,3% dari target belanja non K/L).

Hingga akhir Februari dengan berbagai terjadinya inpres, efisiensi dan lain-lain, kita masih melihat belanja negara Rp 348,1 triliun realisasi ini 9,6% dari total belanja yang akan dianggarkan tahun ini, kata Menkeu Sri Mulyani.

Di samping itu, transfer ke daerah juga menunjukkan perkembangan yang signifikan, dengan total transfer yang telah dilaksanakan hingga akhir Februari mencapai Rp 136,6 triliun, atau sekitar 14,9% dari total transfer yang direncanakan untuk tahun ini sebesar Rp 919 triliun.

Untuk transfer lebih maju, kita sudah mentransfer ke daerah sampai akhir Februari mencapai Rp 136,6 triliun dari persentase lebih tinggi dari kecepatan Pemerintah pusat yaitu 14,9% dari total transfer tahun ini sebesar Rp 919 triliun, jelasnya.