Antisipasi Penyelewengan Bansos, Luhut Todong Data Seluruh Instansi

Jakarta – Program bantuan sosial atau bansos perlu dilakukan perlindungan, termasuk secara digital. Untuk itu, pemerintah berencana membentuk suatu portal perlindungan sosial (perlinsos) agar tidak ada penyalahgunaan data bansos. 

Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut Binsar Pandjaitan, meminta seluruh instansi terkait untuk berbagi data demi perlindungan sosial ini.

Penting bagi kita untuk akselerasi mengenai portal ini sebagai upaya perlindungan bansos. Saya harap semua instansi yang terkait, betul-betul melakukan sharing data, ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/7/2025).

Luhut menjabarkan, setiap instansi terkait perlu memahami peran yang dimiliki dalam program ini. Tak hanya itu, juga diperlukan evaluasi secara berkala untuk terus melakukan perbaikan kedepannya. 

Dalam hal ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, pihak ya berperan untuk memastikan transformasi digital perlinsos berjalan lancar.  Direncanakan, pilot project program ini akan dilaksanakan di Banyuwangi, Jawa Timur, pada akhir 2026 ini. 

Sudah Petakan Seluruh Instansi Terkait

Kami telah memetakan berbagai instansi yang terlibat dalam piloting digitalisasi Perlinsos use case PKH ini, hingga BSSN dan pemerintah daerah lokus piloting, yang direncanakan di Banyuwangi. Setiap lembaga memegang peran strategis, mulai dari sinkronisasi data, penyediaan identitas digital, hingga pelaksanaan di lapangan, yang harus terkoordinasi secara terpadu, paparnya.