Angkutan Logistik jadi Tulang Punggung Dunia Industri dan Perdagangan

Jakarta Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono menyatakan angkutan logistik merupakan pendukung dari dunia industri dan perdagangan, serta menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena Presiden Prabowo Subianto ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 8 %.

Hal tersebut diungkapkan menanggapi keberatan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) atas pembatasan operasional angkutan barang pada libur Lebaran dan meminta adanya pengurangan waktu pembatasan operasional angkutan kendaraan.

Disampaikan pula, jika usulan perubahan durasi pelarangan operasional kendaraan angkutan barang tidak ditanggapi oleh para stakeholder terkait, maka seluruh pengusaha angkutan barang ditanah air khususnya pelaku usaha angkutan barang yang melayani aktivitas seluruh pelabuhan di Indonesia akan melakukan stop operasional mulai tanggal 20 Maret 2025.

Bila ini terjadi, dampak kerugian ekonomi yang di alami oleh Masyarakat dan Negara sangat besar. Perlu disadari oleh para pemegang kebijakan bahwa yang menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi terbesar adalah pergerakan angkutan logistik. Bukan angkutan penumpang. Sehingga pergerakan angkutan barang sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kata Bambang Haryo, MInggu (15/3/2025).

Jangan sampai angkutan logistik ini berhenti total, karena adanya pembatasan operasional yang cukup lama, ujarnya.

Ia memaparkan, dengan adanya pembatasan operasional angkutan barang yang cukup lama, yaitu mulai dari 24 Maret hingga 8 April 2025, ada beberapa sektor yang akan terdampak.

Pertama, sektor industri. Dimana para industri ini tidak akan bisa mendistribusikan hasil industri-nya ke konsumen. Sehingga hasil industri terjadi penumpukan. Ini akan berdampak pada angkutan laut berkaitan dengan aspek Demurrage dan Dwelling Time yang harus dijaga oleh pelaku industri. Dengan berhentinya angkutan logistik maka Dwelling Time di Pelabuhan akan semakin tinggi. Dan ini sangat bertentangan dengan keinginan presiden untuk menurunkan angka Dwelling Time ini, ujarnya.