Anggaran Perlindungan Sosial Rp 503 Triliun Belum Hapus Angka Kemiskinan, Ini Solusinya

Jakarta Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dalam berbagai kesempatan menegaskan target pemerintahan Indonesia adalah menurunkan angka kemiskinan di bawah 6 persen, dan menghapus kemiskinan ekstrem hingga 0 persen dalam dua tahun pertama masa jabatannya.

Namun, kenyataan dilapangan menunjukkan tantangan kompleks, bahkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2025 menyebutkan jumlah penduduk miskin mencapai 23,85 juta jiwa atau 8,47 persen, dengan tingkat kemiskinan perdesaan (11,03 persen) yang masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan (6,73 persen).

BACA JUGA:Jadi Honorer 22 Tahun, Guru PPKN asal Maluku Ini Akhirnya Dapat Laptop dan Proyektor

BACA JUGA:Pengentasan Kemiskinan Tak Cukup dengan Bansos

BACA JUGA:Elon Musk Klaim Robot Optimus Bisa Hapus Kemiskinan dan Ubah Ekonomi Dunia

BACA JUGA:Indonesia Kini di Fase Krusial Menuju Target SDGs 2030

Hal ini menjadi sebuah kondisi yang paradoks dimana Anggaran Perlindungan Sosial pada APBN 2025 mencapai Rp 503,2 triliun, angka kemiskinan belum menurun secara radikal.

Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Tri Widodo saat memberikan sambutan seminar Policy Brief Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXIV, di Graha Makarti Bhakti Nagari, ASN Corporate University menjelaskan, dalam upaya pengentasan kemiskinan ini tantangan Pemerintah menghadapi tantangan struktural dan kultural seperti in-akurasi data, ego sektoral sampai dengan birokrasi yang hanya berfokus pada administratif semata.

Pemerintah sebenarnya telah menetapkan Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2025 tentang tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, namun dalam implementasinya belum kebijakan tersebut tidak berjalan optimal hal ini dikarenakan Inpres bersifat instruktif dan terbatas pada arahan internal.

“Untuk itu LAN mengapresiasi para peserta PKN Tingkat I Angkatan LXIV yang merekomendasikan policy brief yang mengangkat tema Peningkatan dan penyempurnaan InPres 8/2025 menjadi Peraturan Presiden (PerPres).” ungkapnya.