Anggaran Pendidikan Terpangkas untuk Program Makan Bergizi, CIPS Ingatkan Risiko

Jakarta – Pemerintah diminta menghentikan sementara Program Makan Bergizi (MBG) untuk dilakukan evaluasi menyeluruh. Peneliti dan Analis Kebijakan Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Jimmy Daniel Berlianto, menilai program ini berjalan tanpa tata kelola yang jelas meski sudah lebih dari enam bulan dilaksanakan.

“Penting bagi pemerintah untuk menghentikan sementara dan mengevaluasi jalannya Program MBG. Setelah lebih dari 6 bulan berjalan tanpa tata kelola yang jelas, ambisi untuk terus meningkatkan penerima secara drastis sampai 82,9 juta orang berisiko memperparah skala kasus yang sudah terjadi, seperti keracunan dan konsumsi pangan ultraolahan,” ujar Jimmy.

CIPS menemukan sejumlah masalah yang menghambat efektivitas program. Salah satunya adalah ketiadaan payung hukum yang jelas, baik dalam bentuk Undang-Undang maupun Peraturan Presiden. Akibatnya, pembagian peran antar lembaga masih kabur.

Selain itu, target penerima manfaat juga berubah drastis. Dari semula 17,8–19,47 juta orang pada 2025, kini pemerintah menaikkan target menjadi 82,9 juta orang pada tahun yang sama. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan pemerintah dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas program.