Anggaran Penanganan Bencana Rp 73,9 Triliun hingga 2029, Mayoritas ke Wilayah Ini

Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan, kebutuhan anggaran penanganan bencana periode 2025–2029 teridentifikasi sebesar Rp 73,98 triliun. Sebaran kebutuhan anggaran itu meliputi Aceh Rp 39,59 triliun, Sumatera Utara Rp 17,35 triliun, dan Sumatera Barat Rp 17,03 triliun.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 69,10 triliun dialokasikan untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, sementara sisa Rp 4,87 triliun untuk fase tanggap darurat. Berdasarkan hasil diskusi dengan Bappenas, Kementerian PU menganggarkan kebutuhan tanggap darurat sebesar Rp 4,3 triliun pada 2026. 

BACA JUGA:THR PNS Cair Pekan Pertama Puasa, Ini Trik Mengaturnya Agar Cukup hingga Lebaran

BACA JUGA:Anggaran Transfer ke Daerah untuk Wilayah Terdampak Bencana Ditambah Rp 10,65 Triliun

BACA JUGA:Top 3: Prabowo Pamer Efisiensi 4 Kali Lipat Dibanding 2024

Arahan pada saat itu karena tanggap darurat, maka bisa mengambil dari anggaran BNPB. Namun dari Rp 4,3 triliun yang sudah kami anggarkan, memang sebagian sudah berjalan karena tidak bisa menunggu, ujar Dody dalam keterangan tertulis, Kamis (19/2/2026).

Saya berharap ada anggaran khusus untuk Rp 4,3 triliun karena per hari ini, Kementerian PU masih diminta menyiapkan hunian sementara, tegas dia.

Selain percepatan pembangunan fisik, Kementerian PU juga mengoptimalkan skema cash for work atau padat karya tunai (PKT) sebagai instrumen percepatan pemulihan sekaligus stabilisasi ekonomi masyarakat terdampak. Pola padat karya telah dilaksanakan sejak Desember 2025 dan terus diterapkan di seluruh daerah terdampak.

Semua pekerjaan pembersihan kawasan dilakukan menggunakan pola padat karya. Di Tamiang, masyarakat membersihkan lumpur dari rumahnya. Ada kubikasi minimum yang kita tentukan agar bisa dibayar, setelah itu akan ada excavator yang mengambil dan membawa ke TPA yang juga kita perbaiki supaya bisa menampung lumpur-lumpur tersebut, jelasnya.

Infrastruktur Pengendalian Banjir

Pada sektor pengendalian banjir dan sedimen, Kementerian PU mempercepat pembangunan 108 struktur sabo works. Terdiri dari 98 sabo dam dan 10 sand pocket guna mengendalikan material dari hulu sungai dan melindungi kawasan hilir secara berkelanjutan. 

Ada sekitar 100 sabo dam yang akan kita bangun di Aceh dan Sumatera Utara. Memang belum waktunya, tapi kami takut kejadian ini akan kembali berulang. Sehingga kita lakukan percepatan pembangunan sabo dam dengan model design and build, paparnya. 

Mudah-mudahan dalam waktu 2–3 bulan, tepatnya ada 108 sabo dam di tiga provinsi bisa kita bangun dan selesaikan, kata Dody.