Anggaran Pemerintah Dipangkas Rp 306 Triliun, DPD Cemaskan Hal Ini

Jakarta Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Ahmad Nawardi, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak dari pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.

Pemangkasan anggaran sebesar Rp306,6 triliun, yang terdiri dari Rp256,1 triliun untuk belanja kementerian/lembaga (KL) dan Rp50,5 triliun untuk dana transfer daerah, dikhawatirkan bisa mempengaruhi berbagai sektor, meskipun dampaknya belum terasa saat ini.

Dampak pemangkasan yang menurut kami sangat agresif ini akan berdampak ke depan, tapi belum kita rasakan untuk saat ini. Semoga tidak berdampak, kata Ahmad dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Ahmad mengakui bahwa awal tahun 2025 ini memang diwarnai dengan isu penting, termasuk keluarnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi belanja negara serta surat dari Menteri Keuangan terkait pemangkasan anggaran.

Komite IV DPD berharap, dengan kepemimpinan Menteri Keuangan yang dinilai sangat kompeten, efisiensi anggaran ini tidak akan berdampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti stabilitas sosial, ekonomi, keamanan, serta kesejahteraan masyarakat.

Kami sangat berharap dan kami yakin di tangan Ibu Menteri yang sangat luar biasa ini, efisiensi ini tidak akan berdampak pada stabilitas sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan, kesejahteraan masyarakat, subsidi daya beli masyarakat, konsumsi domestik, dll, ujarnya.

Disamping itu, ia juga optimis bahwa meski terjadi pemangkasan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2025 masih dapat tercapai.

Saya yakin target ekonomi akan tumbuh 8 persen itu bisa tercapai, imbuhnya.