Anggaran Kementerian PU Kena Pangkas Rp 12,7 Triliun, Ini Alasannya

Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) Dody Hanggodo mengungkap rencana efisiensi anggaran di Kementerian PU sebesar Rp 12,71 triliun pada DIPA tahun anggaran 2026. 

Dody mengatakan, pemangkasan anggaran di instansinya merupakan tindak lanjut daripada arahan Presiden Prabowo Subianto, dalam rangka mitigasi kondisi global serta menjaga defisit APBN tetap terkendali. Penajaman belanja ini merupakan mengacu pada Surat Menteri Keuangan Nomor S.181/MK.03/2026 yang diterbitkan pada 1 April 2026.

BACA JUGA:Menteri PU Ungkap Praktik Deep State: Dirjen Kebal Hukum di Lahan Basah

BACA JUGA:Daftar Link CCTV Pantau Arus Balik 2026 di Ruas Tol dan Non Tol, Pemudik Wajib Cek Berkala

BACA JUGA:Gelar Halalbihalal, Menteri PU Bersilaturahmi dengan Jajaran Kementerian PU

Melalui optimalisasi pagu sebesar Rp 12,71 triliun. Sehingga rencana pagu DIPA di tahun 2026 menjadi sebesar Rp 106,18 triliun, ujar Menteri PU dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa (7/4/2026).

Dody menyampaikan, Kementerian PU saat ini masih memproses detail dari efisiensi anggaran itu bersama unit organisasi (unor) terkait dan Kementerian Keuangan. 

Kami belum sampaikan untuk mendapatkan persetujuan dari bapak/ibu di Komisi V, karena kami masih melakukan penghitungan anggaran bersama unor terkait dengan Kementerian Keuangan, yang diberikan deadline tanggal 15 April 2026, bebernya. 

Adapun pagu Kementerian PU untuk tahun anggaran 2026 sebelumnya sebesar Rp 118,5 triliun. Kemudian terdapat penambahan pagu sebesar Rp 0,39 triliun dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk Direktorat Jenderal Bina Marga. Sehingga anggaran berada pada posisi Rp 118,89 triliun sebelum terkena efisiensi.

Defisit APBN Tembus Rp 240 Triliun 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencatat defisit APBN yang tembus hingga Rp 240,1 triliun, atau 0,93 persen dari produk domestik bruto (PDB) per 31 Maret 2026. Itu terjadi lantaran ia hendak mempercepat belanja pemerintah di awal tahun. 

Saya ingin menciptakan dimana belanja pemerintah hampir merata pertumbuhannya sepanjang tahun. Jangan sampai kayak tahun-tahun sebelumnya, numpuk di akhir tahun, sehingga dampak ekonominya tidak optimal, ujar Purbaya di Jakarta beberapa waktu lalu.