Anggaran Dipangkas, DPR Minta Proyek IKN Dikaji Ulang

Jakarta Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah pemerintah yang melakukan efisiensi anggaran, termasuk untuk pembiayaan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang menjadikan anggaran IKN pada tahun 2025 adalah senilai Rp5,04 triliun.

Ia menyebutkan, efisiensi ini bisa menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan pengkajian ulang proyek pembangunan IKN Nusantara, yang telah menyedot anggaran besar sejak ditetapkan.

Pembangunan IKN ini membutuhkan evaluasi ulang, walaupun selama ini sudah digelontorkan anggaran yang cukup besar di era pemerintahan sebelumnya. Karena dari analisa saya, ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan saat menjadikan secara penuh IKN sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan, kata Bambang Haryo, Jumat (14/2/2025).

Aksesibilitas dan Anggaran

Salah satu pertimbangannya adalah aksesibilitas dan anggaran masyarakat saat ingin mendatangi IKN. Karena seperti diketahui, saat ini populasi terbesar Indonesia berada di Jawa dan masyarakat yang berkepentingan untuk mendatangi ibu kota negara dan pusat pemerintahan di Jakarta, setiap harinya, mencapai sedikitnya 5 juta orang.

Selama ini, mereka menggunakan berbagai moda. Baik moda darat publik, moda darat pribadi baik mobil maupun sepeda motor, moda laut, dan udara. Bahkan, masyarakat bisa jalan kaki ke ibu kota Jakarta. Mayoritas masyarakat yang akan ke ibu kota bisa menggunakan moda darat. Bayangkan jika flow pergerakan masyarakat itu berpindah ke IKN, hanya dengan dua moda saja yang bisa melayani, yaitu moda laut dan moda udara. Kita tahu sendiri, kalau kedua moda itu jumlahnya terbatas. Bisa dibayangkan padatnya para penumpang yang akan mengantri nanti, ujarnya.

Jika dimisalkan, yang bergerak ke IKN adalah 1 juta orang per hari dan menggunakan moda udara, dengan tarif Rp1,5 juta, maka biayanya adalah Rp1,5 triliun. Artinya untuk pulang pergi, membutuhkan Rp3 triliun per hari. Dan untuk satu tahun, dibutuhkan biaya Rp1.095 triliun hanya untuk transportasi, belum termasuk akomodasi.

Ini kan nilai yang sangat besar. Kita kan mendorong efisiensi anggaran. Bukan hanya di pemerintah saja, tapi juga di masyarakat. Bayangkan, masyarakat harus mengeluarkan Rp1.500 triliun hanya untuk transportasi dan akomodasi ke IKN, ujarnya lagi.

Ia menyebutkan kemampuan bandara di IKN dan penunjang IKN dalam menampung potensi penumpang yang akan mendatangi IKN. Tidak usah bicara, 5 juta orang. Sebut saja 1,5 juta per hari.

Kapasitas bandara IKN itu hanya 600 orang per hari. Dan bandara Balikpapan, sebagai penunjang IKN, hanya mampu menampung 15 juta penumpang per tahun atau setara dengan 41.100 penumpang per hari. Bandingkan dengan proyeksi calon penumpang, yang 1,5 juta per hari. Mau ditaruh dimana semua penumpang itu? kata Bambang Haryo lebih lanjut.