Anggaran Belanja BUMN Rp 1.000 Triliun, Sentuh UMKM Baru Rp 60 Triliun

Surabaya – Wakil Menteri (Wamen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aminuddin Ma’ruf menekankan BUMN tak lagi boleh hanya menjadi pembeli besar dari perusahaan besar, melainkan harus menjadikan UMKM sebagai mitra strategis dalam pengadaan barang dan jasa.

Anggaran belanja BUMN mencapai lebih dari Rp1.000 triliun. Tapi baru sekitar Rp60 triliun yang menyentuh UMKM. Ini terlalu kecil. Kita ingin ubah pola pikir: belanja BUMN harus jadi alat pemerataan ekonomi, tutur dia pada acara Pasar Digital UMKM Indonesia (PaDi UMKM), Hybrid Expo & Conference di Surabaya, ditulis Sabtu (2/8/2025).

Pernyataan ini mencerminkan pergeseran kebijakan yang menjadikan ekosistem digital UMKM sebagai jalur utama dalam rantai pasok nasional, tidak hanya sebagai pelengkap perekonomian rakyat. 

Dia menuturkan, digitalisasi UMKM tak lagi opsional, melainkan kebutuhan untuk bertahan dan tumbuh di tengah lesunya sektor formal.

Wamen Aminuddin juga menyoroti tren penurunan penyerapan tenaga kerja formal dalam lima tahun terakhir, dengan 6.000 hingga 6.500 pekerja kehilangan akses kerja. 

Pemerintah menilai UMKM mampu menyerap ketenagakerjaan informal lebih cepat dan fleksibel, khususnya di era pasca pandemi, ucapnya.

Hal yang sama diungkapkan Loto Srinaita Ginting, Staf Ahli Kementerian BUMN, menyebut acara ini sebagai langkah konkret menjawab masalah keterbatasan akses pasar bagi UMKM.

Banyak UMKM punya produk bagus, tapi tidak punya akses ke mall. Melalui expo ini, kami pertemukan mereka dengan pembeli, BUMN, hingga investor. Surabaya jadi titik penting karena ekosistem UMKM di Jawa Timur berkembang pesat,” ujarnya.