Andalkan AI, Luhut Sebut Negara Bakal Cegah Kebocoran Rp 2.000 Triliun

Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan, tengah menyiapkan sistem pemerintahan berbasis AI atau Government Technology (GovTech). Portal digital ini dipercaya bisa mencegah kebocoran anggaran hingga mencapai Rp 2.000 triliun.  

Luhut mengatakan, portal digital milik pemerintah ini nantinya tidak hanya akan mengatur penyaluran bantuan sosial (bansos) secara digital, tapi juga memperketat tata kelola komoditas strategis seperti mineral kritis. 

BACA JUGA:Produk Turunan Sawit Potensi Cuan Buat UKM dan Koperasi

BACA JUGA:Bansos Digital Mulai Oktober 2026, Luhut Undang Prabowo Cek Kesiapan

BACA JUGA:Bersih-Bersih Program MBG Usai Kasus Korupsi

Saya kira ribuan triliun, mungkin Rp 1.500 triliun, mungkin Rp 2.000 triliun. Kebocoran dan juga seperti tadi yang Presiden bilang critical mineral, itu sangat terkontrol, ujar Luhut di kantornya, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Adapun sistem pemerintahan berbasis AI ini dimulai dengan digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos). Sebagai pengembangan dari Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu Bara (Simbara) untuk komoditas batu bara dan nikel. 

Jadi kita coba dengan Simbara ini, batu bara dan nikel sudah. Ini tinggal mengembangkan terus saja, dan itu akan membuat efisien. Sehingga kita sebenarnya membangun ekosistem di mana orang dibuat tidak bisa korupsi, tegas Luhut. 

Portal ini pun disebut telah turut terintegrasi dengan sistem yang dibangun oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (SDI), yang bakal mengatur ekspor beberapa komoditas strategis via satu pintu. Sudah (terintegrasi), ini yang bangun mereka juga sih, imbuhnya.

Undang Prabowo Pantau Bansos Digital 

Sebagai persiapan, Luhut turut mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk memantau pilot project pelaksanaan bansos digital pada Juli 2026 mendatang. Sebelum digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) ini diperluas secara nasional pada Oktober 2026.