Amran Tegaskan Tak Ada Ruang Bagi Mafia Beras: Kita Berhadapan!

Jakarta – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan tidak ada tempat bagi mafia beras di Indonesia. Pemerintah berkomitmen menyikat habis para pelaku usaha culas demi melindungi hak-hak konsumen.

Amran menekankan bahwa praktik mengambil keuntungan secara tidak wajar hingga merugikan masyarakat luas tidak bisa dibiarkan. Salah satu kasus menonjol yang kini disorot adalah peredaran beras fortifikasi yang tidak sesuai standar serta maraknya penggelembungan harga.

BACA JUGA:Harga Beras Hari Ini Kualitas Super Sentuh Rp 18 Ribu per Kg

BACA JUGA:Harga Pangan 18 September 2026: Cabai Rawit Merah Rp 93.150, Telur Ayam Rp 30.050 per Kg

BACA JUGA:Top 3: 25 Merek Beras Fortifikasi Ditarik, Mendag Pastikan Stok di Ritel Aman

Ada mafia. Ini yang bikin ribut, itu Rp 90 triliun diambil, haknya rakyat. Itu penipuan. Haknya rakyat, kan? Bayangkan, harganya Rp 13.000 (per kg), dia jual Rp 57.000, adil enggak itu? tegas Amran di Jakarta, Senin (21/9/2026).

Ia menggarisbawahi bahwa pemerintah akan memproses hukum siapa saja yang memainkan harga dan kualitas bahan pokok utama masyarakat tersebut.

Enggak ada ruang bagi mafia beras di Indonesia. Kita berhadapan, ujarnya.

Dalam penanganan kasus perberasan, Amran menyebut pemerintah sebelumnya telah menetapkan sekitar 120 orang sebagai tersangka. Pada pengawasan terbaru, setidaknya ada 25 perusahaan beras bermasalah yang bakal ditindak tegas hingga pencabutan izin operasional.

Kami berhak memerintahkan untuk cabut (izinnya) karena posisi kami sebagai Kepala Bapanas. Dalam moratorium, cabut izinnya dulu. Ada tiga proses: cabut izin, moratorium, lalu diproses hukum, ungkap Amran.