Amran: Tak Ada Ruang bagi Mafia Beras, 102 Tersangka Sudah Diproses

Jakarta – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak memberikan ruang bagi praktik mafia beras di Indonesia.

Amran mengatakan pemerintah akan berhadapan dengan pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dalam tata niaga beras. Langkah tersebut dilakukan bersamaan dengan upaya pemerintah menjaga pasokan dan stabilitas harga beras di tengah masyarakat.

BACA JUGA:Stok Beras Melimpah, Kenapa Harga Masih Tinggi? Ini Kata Amran

BACA JUGA:Soroti Mafia Beras, Amran: Sudah Rugikan 115 Juta Petani

“Nggak ada ruang bagi mafia beras di Indonesia. Kita berhadapan,” kata Amran dikutip dari Antara, Jumat (25/9/2026).

Menurut Amran, pemerintah berkomitmen melindungi masyarakat dari praktik tata niaga yang merugikan konsumen. Pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran terus dilakukan sebagai bagian dari pembenahan sektor perberasan nasional.

Amran menyebut pemerintah sebelumnya telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus perberasan. Proses hukum menjadi salah satu langkah yang ditempuh untuk memberikan efek penindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Tersangka ada 102 tersangka. Sampai detik ini untuk beras,” beber Amran.

Ia juga menyoroti dugaan praktik perdagangan yang mengambil keuntungan secara tidak wajar. Salah satunya berkaitan dengan beras fortifikasi yang menurut Amran memiliki perbedaan harga sangat besar antara harga ideal dan harga jual.

“Ada mafia (beras), ini yang bikin ribut. Itu Rp90 triliun diambil. Haknya rakyat. Itu penipuan. Bayangkan, harganya (beras fortifinasi idealnya) Rp13.000 per kilogram, dia jual Rp57.000 per kilogram. Adil nggak itu, ujarnya.