Alih Tangan Gaji ASN dan Pensiunan ke Koperasi

Jakarta – Pemerintah akan memberi lebih peran kooperasi dengan menyediakan layanan keuangan. Salah satu langkah dilakukan dengan menjadikan koperasi sebagai unit layanan menyalurkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pembayaran pensiun. Seiring rencana itu Kementerian Koperasi telah mengajukan usulan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sudah diajukan ke Kementerian Keuangan, tutur Menteri Koperasi Ferry Juliantono seusai menghadiri rapat koordinasi terbatas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jakarta, Rabu, 14 Oktober 2026, dikutip Kamis, (15/10/2026).

BACA JUGA:Tanggapan Peneliti INDEF Soal Rencana Pengalihan Gaji PNS Lewat Kopdes

BACA JUGA:Uang Pensiun PNS Mau Lewat Koperasi, Taspen Ingatkan Keamanan Sistem

BACA JUGA:Menkop Ferry Ajukan Rencana Penyaluran Gaji PNS Lewat Koperasi ke Kemenkeu

BACA JUGA:35.000 Koperasi Desa Merah Putih Ditargetkan Siap Beroperasi Tahun Ini

BACA JUGA:Zulhas Targetkan 8.000 Koperasi Merah Putih Terisi Barang Akhir Oktober 2026

Anggaran pembayaran itu sedang disiapkan. Akan tetapi, Ferry belum mengungkapkan besaran anggaran, mekanisme penyaluran, dan jadwal penerapan skema pembayaran gaji melalui koperasi.

“Sudah akan siap dibayarkan,” tutur dia.

Namun, Ferry belum menjelaskan detil mengenai bentuk pengajuan yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan koperasi yang akan berpotensi terlibat dalam layanan itu.

Seiring hal itu, rencana penyaluran gaji ASN lewat koperasi masih memerlukan kejelasan lebih lanjut, termasuk keputusan pemerintah dan tata cara pelaksanaannya.

Siapkan Aturan

Ferry sebelumnya pernah menuturkan, perluasan fungsi koperasi diharapkan membuat lembaga itu mampu memberikan layanan yang lebih beragam kepada masyarakat.

Langkah itu juga dinilai dapat meningkatkan daya saing koperasi supaya mampu berhadapan dengan industri perbankan di Indonesia.

Rencana tersebut juga menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat kelembagaan koperasi melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian yang saat ini dibahas bersama DPR RI.

Dalam rancangan aturan tersebut, pemerintah mengusulkan pembentukan otoritas pengawas koperasi tersendiri yang berada di luar Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pemerintah juga mengusulkan adanya perlindungan terhadap simpanan masyarakat di koperasi melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Ferry menilai penguatan fungsi layanan dan kelembagaan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan sekaligus memperluas peran koperasi dalam perekonomian.

Dengan dukungan kelembagaan dan layanan yang lebih kuat, koperasi diharapkan tidak hanya menjadi tempat kegiatan ekonomi anggotanya, tetapi juga mampu menyediakan layanan keuangan yang selama ini banyak dilakukan perbankan.

Kalau itu terjadi dalam waktu dekat keberadaan koperasi-koperasi akan bisa bersaing dengan perbankan yang ada di Indonesia, tutur dia.