Alasan Prabowo Minta Ekspor Satu Pintu Lewat BUMN

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menilai banyak keuntungan dari hasil sumber daya alam (SDA) tak menyentuh masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi salah satu alasan dia memerintahkan ekspor komoditas strategis hanya melalui BUMN.

Dia menegaskan ekonomi nasional harus berjalan dengan kepentingan masyarakat. Konsep ini pula sejalan dengan ekonomi Pancasila yang dikejar olehnya.

BACA JUGA:Moratorium Dicabut, Indonesia Kembali Bisa Ekspor Udang ke Arab Saudi

BACA JUGA:Pinta Pengusaha Soal Tata Kelola Ekspor Lewat Danantara Sumberdaya

BACA JUGA:Ekspor Lewat BUMN Bikin Laporan Pendapatan Emiten Lebih Transparan

BACA JUGA:Harga Patokan Ekspor Emas Indonesia Turun

Ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja, tegas Prabowo dalam Peringatan Hari Lahir Pancasila, di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (1/6/2026).

Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri, dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi, sambungnya.

Melihat hal tersebut, Prabowo ingin kegiatan ekspor satu pintu melalui BUMN. Kemudian, menarik devisa hasil ekspor untuk menetap lebih lama di bank pelat merah. Tujuannya, untuk memberikan manfaat lebih besar ke Tanah Air.

Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor, dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia, tutur Kepala Negara.

Informasi, mulai 1 Januari 2027, ekspor minyak sawit, batu bara, hingga ferro alloy dilakukan oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI. Proses transisi telah dimulai 1 Juni 2026 dengan eksportir wajib menyetorkan dokumen ekspor ke DSI, meski kegiatan transaksinya masih tetap dilakukan perusahaan terkait.