Aksi 4 Maret di DPR, Buruh Tuntut Sanksi Tegas Perusahaan Tak Bayar THR

Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Presiden KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa pada 4 Maret 2026 di depan Gedung DPR RI. Aksi tersebut rencananya diikuti sekitar 1.000 hingga 2.000 buruh dari wilayah Jabodetabek.

Ia menyatakan, salah satu tuntutan utama dalam aksi tersebut adalah kejelasan serta pemberian sanksi tegas terhadap perusahaan yang tidak membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada buruh.

BACA JUGA:KSPI Ungkap Modus Perusahaan Hindari Pembayaran THR Jelang Lebaran

BACA JUGA:Rencana Impor 105 Ribu Pickup India, KSPI: PHK Massal di Depan Mata

BACA JUGA:Ada Demo Buruh di Jakarta Pusat Hari Ini, Bakal Dikawal Ribuan Polisi

BACA JUGA:Gara-Gara Konflik Keluarga, 2.500 Buruh Pabrik Kertas di Jawa Timur Terancam PHK

“Untuk aksi tanggal 4 Maret rencananya di depan gedung DPR sekitar 1.000-2.000 buruh se-Jabodetabek. Output yang dicapai satu, kejelasan dan sanksi tegas yang memberikan efek jera terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak membayar THR,” ujar Said dalam Konferensi Pers, Selasa (24/2/2026).

Selain itu, dalam aksi tersebut buruh juga mendesak agar pemerintah dan DPR tidak mengenakan pajak atas THR yang diterima pekerja serta memastikan pembayaran dilakukan paling lambat H-21 sebelum hari raya. 

Buruh juga meminta pembatalan rencana pembelian 105.000 mobil pickup dari India dan mendorong agar pengadaan diberikan kepada produsen dalam negeri guna mencegah ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Dan berikutnya outputnya sahkan RUU PPRT. Kemudian yang keempat adalah sahkan RUU Ketenagakerjaan. Dan yang terakhir adalah Hostum atau Hapus outsourcing Tolak upah murah. Itu output yang ingin kita capai di dalam aksi tahun 4 Maret tersebut. Rencananya ya 4 Maret tersebut,” pungkasnya.