Airlangga Ungkap Inklusi Keuangan Syariah Indonesia Baru 13,14%

Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia baru mencapai 13,14%. Airlangga menilai kondisi tersebut menunjukkan masih terbukanya peluang untuk memperluas akses keuangan syariah kepada lebih dari 44 juta masyarakat.

Airlangga mengatakan pemerintah perlu memperluas inklusi keuangan syariah, terutama bagi masyarakat pedesaan, petani, nelayan, dan pelaku UMKM.

BACA JUGA:Pemerintah Targetkan Warga Usia 17 Tahun Langsung Punya Rekening Bank

BACA JUGA:Langkah Airlangga Hartarto Hadapi El Nino dan Dampak Erupsi Anak Krakatau

Angka inklusi syariah kita masih 13,14%, jauh di bawah inklusi konvensional,” kata Airlangga saat simposium Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Airlangga menyebut tingkat literasi keuangan syariah justru telah mencapai 43,07%. Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah dan akses mereka terhadap layanan keuangan syariah.

Airlangga mengatakan pemerintah menargetkan setiap warga negara memiliki rekening perbankan ketika berusia 17 tahun. Pemerintah juga menyiapkan pengisian saldo awal sebesar Rp 50.000 untuk setiap rekening tersebut.

“Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp 50.000 per orang,” ujar Airlangga.

Airlangga mengatakan pemerintah akan memastikan saldo tersebut tidak terpotong biaya administrasi perbankan. Pemerintah juga akan mendorong penggunaan sistem pembayaran QR bagi pelaku UMKM untuk memperluas aktivitas ekonomi masyarakat.

Airlangga menyebut pemerintah juga mendorong penyaluran bantuan sosial melalui rekening individu. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat inklusi keuangan sekaligus memperluas pemanfaatan layanan perbankan syariah.

Selain inklusi keuangan, Airlangga mengatakan, aset keuangan syariah Indonesia telah mencapai Rp 3.131 triliun. Pemerintah juga mencatat potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf mencapai sekitar Rp 343 triliun per tahun.

Airlangga menilai Provinsi Aceh dapat menjadi salah satu model pengembangan ekonomi syariah nasional. Dia menyebut inklusi keuangan syariah di Aceh telah mencapai 72%, sedangkan aset Bank Umum Syariah di wilayah tersebut mencapai Rp 65,05 triliun.

Ini bisa menjadi model untuk berbagai daerah yang lain,” kata Airlangga.