Airlangga Minta LPS Jamin Simpanan Masyarakat di Koperasi

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, meminta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjamin simpanan masyarakat yang ditaruh di koperasi. Perlindungan ini dinilai krusial agar masyarakat mendapat kesetaraan hak perlindungan, baik saat menyimpan dana di bank maupun di koperasi.

Guna merealisasikan langkah tersebut, Airlangga menilai pemerintah perlu menyiapkan penyesuaian aturan sebagai landasan hukum penjaminan oleh LPS. Ia juga meminta Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, untuk ikut mendorong percepatan perubahan regulasi tersebut.

BACA JUGA:518 Pemda Go Digital, Airlangga Ungkap Retribusi Nontunai Tembus Rp 155 Triliun

BACA JUGA:Airlangga Ungkap Alasan Program Rekening Gratis Ditunda

Tadi kita bicara bagaimana kalau kita membantu UMKM dan koperasi. Bisa tidak simpanan masyarakat di koperasi dijamin juga sama LPS? Nah, ini PR-nya saya pikir gampang, Pak Anggito. Kita tugaskan saja Pak Misbakhun, termasuk mengamandemen undang-undang yang diperlukan, kata Airlangga usai konferensi pers FEKDI X IFSE 2026 di Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Dorong Kesetaraan Proteksi Penyimpan Dana

Airlangga menyoroti ketimpangan perlindungan antara nasabah perbankan dan anggota koperasi. Menurutnya, masyarakat yang menempatkan dana dalam bentuk deposito di bank sudah terlindungi oleh LPS, sehingga skema perlindungan serupa patut diterapkan pada koperasi.

Masa masyarakat taruh deposito di perbankan dijamin, tetapi kalau taruh di koperasi tidak dijamin? Nah, mumpung LPS uangnya lagi banyak, ujar Airlangga.

Ia menjelaskan bahwa amanat perlindungan penyimpan dana koperasi sebenarnya telah dicantumkan dalam Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro. Regulasi tersebut menempatkan penyimpan dana di koperasi pada posisi yang setara dengan nasabah perbankan terkait hak penjaminan.

Di dalam undang-undang sudah ada, tinggal sekarang implementing regulation-nya seperti apa, tuturnya.