Ada Skema Baru Subsidi Perumahan, Seperti Apa?

Jakarta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, menyampaikan rencana perubahan format pembiayaan rumah subsidi. Jika sebelumnya pembiayaan terdiri dari 75% APBN dan 25% perbankan, kini pemerintah sedang menyusun simulasi baru dengan skema 50% APBN dan 50% perbankan.

“Kenapa? Kita rubah formatnya, tadinya pembiayannya 75% adalah APBN, 25% perbankan, kita buat simulasi 50-50. 50 APBN, 50 perbankan. Dengan tenor lebih panjang, maksudnya tujuannya apa? Supaya makin banyak rakyat Indonesia yang mendapat rumah subsidi,” kata Maruarar dalam kunjungan kerja ke Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Senin (20/1/2025).

Harapannya, perubahan ini dapat memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan rumah subsidi dengan jangka waktu tenor yang lebih panjang.

Bahkan dalam kesempatan itu, Menteri yang akrab disapa Ara ini meminta izin dan doa kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, agar perubahan skema subsidi perumahan tersebut bisa terealisasikan secepatnya.

“Doakan kami, Pak Mendagri Tito, kami lagi membuat simulasi. Nanti malam saya rapat dengan BPKP, dan perbankan, dan kementerian keuangan, doakan. Mudah-mudahan tahun ini, inilah tahun kita bisa memberikan rumah subsidi paling besar kepada rakyat Indonesia yang membutuhkan,” ujarnya.

Harapan untuk Keberhasilan Program 

Menteri Ara jufa mengimbau agar pemerintah pusat dan daerah dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa program perumahan subsidi berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Salah satu harapannya adalah agar data yang digunakan dalam program ini dapat diperbaiki dan diselesaikan dengan lebih efisien, agar tidak ada lagi verifikasi ulang yang memakan biaya, waktu, dan tenaga.

“Nah, tantangan kami. Bagaimana tempat sasaran? Ya, karena temuan BPKP itu ada yang tidak tempat sasaran. Contohnya, ya kita jujur aja, kadang bansos, orang yang kaya dapat. Betul nggak, begitu ya? Orang yang punya mobil dapat. Nah itu kita harus perbaiki (datanya). Bagaimana tepat sasaran? Itu tantangan kami ke depan,” ujarnya.

Tantangan lainnya adalah memastikan kualitas pembangunan rumah subsidi. Menurutnya, sering kali ada perbedaan kualitas antara rumah yang dibangun oleh pengembang yang bertanggung jawab dengan yang tidak. 

“(Tantangan) kedua adalah,bagaimana mendapatkan developer yang bertanggung jawab? Kenapa? Rakyat itu bangunnya, bayarnya sama. Tapi dia bakal sial kalau dapat developer yang nggak bertanggung jawab,” ujar Ara.