Ada Gugatan UU APBN soal MBG oleh Guru Honorer, Begini Tanggapan Menkeu Purbaya

Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Menkeu Purbaya) merespons ada gugatan terhadap Undang-Undang APBN yang berkaitan dengan alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh guru honorer. Ia menyatakan tidak mempermasalahkan langkah hukum tersebut.

Ya biar saja, kita lihat hasilnya seperti apa. Gugatan bisa kalah, bisa menang, kan? kata Purbaya seusai rapat bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

BACA JUGA:Kemendag Gelar Pasar Murah Tanpa APBN Jelang Ramadan

BACA JUGA:Hilirisasi Tiga Komoditas Pertanian Setara Tujuh Tahun APBN

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Yakin Pertumbuhan Ekonomi 6%, Keluar dari Kutukan 5%

Kendati demikian, Purbaya menilai gugatan tersebut memiliki argumentasi yang lemah. Meski begitu, ia tetap menegaskan keputusan akhir berada di tangan Mahkamah Konstitusi.

Saya rasa lemah, kalau lemah, ya pasti kalah. Tapi nanti kita lihat hasilnya seperti apa, pungkasnya.

Sebelumnya, seorang guru honorer, Reza Sudrajat, mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sidang pendahuluan perkara yang tercatat dengan Nomor 55/PUU-XXIV/2026 tersebut berlangsung di Ruang Sidang Pleno MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Kamis, 12 Februari 2026.

Dalam persidangan, Reza menyampaikan bahwa dirinya mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 22 ayat (2) dan (3) beserta penjelasan dalam UU APBN 2026. Menurutnya, ketentuan tersebut tidak sejalan dengan amanat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sebesar 20 persen.

Dalam UU APBN 2026 ini saya punya hak untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak dan hak siswa untuk mendapatkan fasilitas pendidikan telah dikaburkan oleh munculnya pos anggaran yang tidak seharusnya,” ujar Reza.

Ia menjelaskan, pemberian kewenangan kepada pemerintah untuk memasukkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam komponen anggaran pendidikan telah menimbulkan dugaan pelanggaran konstitusi.

Reza memperkirakan alokasi dana untuk Program MBG yang bersumber dari anggaran pendidikan mencapai Rp 268 triliun dari total anggaran pendidikan sebesar Rp 769 triliun.