Ada 77 PSN pada Era Prabowo, DPR Yakin Bakal Ciptakan Lapangan Kerja

Jakarta – Anggota Komisi XI DPR, Puteri Anneta Komarudin menyambut dan mendukung penetapan indikasi 77 Proyek Strategis Nasional (PSN), yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029.

Puteri menyoroti, indikasi proyek tersebut berperan krusial dalam pencapaian program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Seperti diketahui, fokus dari 77 PSN tersebut mencakup program makan bergizi gratis, pembangunan manusia dan kebudayaan, swasembada pangan, swasembada air, swasembada energi, hilirisasi, industrialisasi, transformasi digital, perumahan, hingga infrastruktur konektivitas.

Untuk itu, saya yakin proyek tersebut akan menciptakan multiplier effect dan berdampak pada peningkatan kualitas SDM, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan investasi, hingga pemerataan pembangunan. Karenanya, indikasi proyek ini tentu menjadi prioritas yang akan didorong pemerintah selama 5 tahun ke depan melalui mekanisme Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, ujar Puteri kepada www.wmhg.org, Kamis (6/3/2025).

Adapun Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit optimistis 29 PSN baru di era pemerintahan Presiden Prabowo dapat memberi manfaat ekonomi dan sosial yang besar pada masyarakat.

Hal itu mengingat 77 PSN akan diarahkan pada penguatan sektor pangan, SDM (pendidikan dan kesehatan), hilirisasi, perumahan, konektivitas, dan pengelolaan sampah.

Kebutuhan Pembangunan Nasional sangat besar karena banyak hal yang perlu dibangun baik infrastruktur, pelayanan, pemberdayaan. Oleh karena itu diperlukan prioritas dan strategi pendanaannya, ujar Dolfie kepada www.wmhg.org di Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Dolfie lebih lanjut mengungkapkan, pihaknya akan mencermati terkait dengan pemenuhan alokasi anggaran 77 PSN.

Karena selain PSN inisiatif baru, pemerintah juga punya kewajiban untuk memenuhi program yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dan program mandatory seperti 20% anggaran pendidikan, ia menjelaskan.