8 Kontrak Kerja Diteken, Pembangunan Kantor Lembaga Tinggi Negara di IKN Dipastikan Sesuai Rencana

Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengatakan, delapan kontrak kerja pembangunan IKN tahap dua untuk pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif telah diteken. Seiring hal itu, Otorita IKN menyebutkan, pembangunan kantor lembaga tinggi negara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur sesuai rencana dan standar yang ditetapkan.

Delapan kontrak kerja pembangunan IKN tahap dua, untuk pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif telah ditandatangani, ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono ketika ditanya mengenai pembangunan IKN, di Sepaku, Penajam Paser Utara, Rabu, (10/12/2025), seperti dikutip dari Antara.

BACA JUGA:Bandara Internasional Nusantara IKN Segera Buka Penerbangan Komersial

BACA JUGA:WEGE Kantongi Kontrak Rp 1,96 Triliun untuk Pembangunan Gedung dan Kawasan DPR II di IKN

BACA JUGA:Waskita Kebagian Garap Gedung DPR di IKN, Nilainya Rp 1,8 Triliun

BACA JUGA:IKN Bangun PLTS 50 MW Senilai Rp 900 Miliar, Energi Hijau Berkelanjutan

Ia menuturkan, dengan telah ditandatangani delapan kontrak kerja tersebut menjadi langkah lanjut dalam memastikan pembangunan kawasan lembaga tinggi negara berjalan sesuai rencana dan standar yang ditetapkan.

Diharapkan pembangunan IKN tahap dua memperkuat fondasi penyelenggaraan pemerintahan di IKN serta mendukung target operasional IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.

Pembangunan IKN tahap dua harus lebih baik dari sebelumnya, dan pembangunan IKN menjadi contoh bagi dunia, ujar dia.

Kualitas seluruh tahap pembangunan, estetika dan keberlanjutan lingkungan sangat penting dan ditekankan dalam pembangunan IKN, ujarnya pula.

Delapan kontrak kerja tersebut, antara lain lima paket pekerjaan pembangunan bangunan gedung dan kawasan perkantoran legislatif, terdiri atas 16 gedung dibangun pada persil seluas 41,81 hektare (ha).

Dua paket pekerjaan pembangunan bangunan gedung dan kawasan perkantoran yudikatif terdiri atas empat gedung, dibangun pada persil seluas persil 15,15 hektare, serta satu paket pekerjaan pembangunan bangunan kantor pendukung.