5 Provinsi dengan Kenaikan UMP 2026 Terendah Nasional, Siapa Paling Kecil?

Jakarta – Pemerintah provinsi telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di masing-masing daerah. Ada 5 provinsi dengan persentase kenaikan paling rendah nasional.

Seperti diketahui, penghitungan UMP 2026 didasarkan pada formula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan yang diteken Presiden Prabowo Subianto.

BACA JUGA:Infografis Daftar UMP 2026 di 38 Provinsi dari Tertinggi hingga Terendah

BACA JUGA:Buruh Tolak UMP 2026, Ini Respons Menko Airlangga

BACA JUGA:UMP 2026 Naik, Buruh Nilai Belum Jawab Kenaikan Harga

Formula tersebut dirundingkan dalam Dewan Pengupahan Daerah dan ditetapkan oleh Gubernur masing-masing provinsi. Kenaikan UMP 2026 terpantau beragam, mulai 2-9 persen.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tercatat menjadi wilayah yang mencatatkan persentase kenaikan paling rendah secara nasional.

Berikut 5 provinsi dengan persentase kenaikan UMP 2026 terendah:

1. Nusa Tenggara Barat

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menyepakati kenaikan UMP 2026 sebesar 2,72 persen menjadi Rp 2.673.861.

Angka kenaikan tersebut menjadikan UMP 2026 NTB sebagai persentase terendah nasional.

2. Papua

Provinsi Papua menetapkan UMP 2026 menjadi Rp 4.436.283 atau naik 3,51 persen setara Rp 150.435.

Angka kenaikan UMP di Papua menandakan persentase terendah kedua setelah NTB.

3. Bangka Belitung

Provinsi Bangka Belitung telah menetapkan UMP sebesar Rp 4.035.000 atau naik 4,09 persen sekitar Rp 158.400.

UMP Bangka Belitung menjadi persentase kenaikan terendah ketiga secara nasional.

4. Papua Barat Daya