Jakarta Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menyalurkan bantuan pangan berupa 360 ribu ton beras selama bulan Juli 2025. Penyaluran ini merupakan bagian dari upaya perlindungan sosial untuk keluarga rentan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa program ini bukan sekadar penyaluran bantuan, melainkan simbol kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari tekanan ekonomi.
“Ini bukan sekadar bantuan, tapi bukti nyata kehadiran negara untuk menjaga daya beli rakyat, mengurangi beban rumah tangga, dan memastikan akses terhadap bahan pangan pokok, terutama beras,” ucap Mentan Amran, Sabtu (12/7/2025).
Pengawasan Ketat SPHP untuk Hindari Penyalahgunaan
Dalam konteks program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Mentan Amran menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pelaksanaan dan distribusinya agar tidak salah sasaran.
Ia memperingatkan Bulog untuk memastikan program ini tidak bocor atau dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Bansos sudah pemerintah lepas langsung ke rakyat. Tapi untuk SPHP, saya tegaskan: Bulog agar hati-hati. Jangan sampai bocor atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya minta tidak tegas mafia pangan,” kata Mentan.
Pernyataan tersebut didorong oleh temuan Satgas Pangan Bareskrim Polri yang sedang menyelidiki dugaan pelanggaran oleh sejumlah produsen besar terkait distribusi beras yang tidak sesuai standar.