336 Pasar Rakyat Diverifikasi untuk Program Revitalisasi 2027

Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengusulkan tambahan anggaran Rp 1,86 triliun untuk 2027. Dari anggaran itu, Rp 1,2 triliun diusulkan untuk pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat. Sekitar 336 pasar rakyat telah diverifikasi oleh Kemendag dari 450 pasar rakyat yang diusulkan 163 kabupaten/kota untuk masuk program revitalisasi pada 2027.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menuturkan, jumlah pasar yang telah diverifikasi itu masih lebih banyak dibandingkan kemampuan anggaran yang diusulkan Kemendag untuk program revitalisasi.

BACA JUGA:Rugi Puluhan Miliar, Sengketa Konsumen Bakal Dibereskan Secara Daring

BACA JUGA:Dorong UMKM Tembus Pasar Global, BRI Raih Penghargaan Niaga Werdhitama dari Kementerian Perdagangan

BACA JUGA:Beras Premium Langka di Ritel, Mendag Senggol Bulog

Dari 450 itu sekitar 336 sudah kita verifikasi. Tapi kalau dengan anggaran Rp1,2 triliun, itu kan mungkin tidak semua bisa diakomodir, ya, karena terbatas,” ujar Budi setelah Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis, (17/9/2026).

Budi menuturkan, pemerintah daerah yang mengajukan revitalisasi pasar harus terlebih dahulu menyiapkan kajian mengenai kebutuhan dan dampak program itu terhadap pedagang, pembeli, pelaku UMKM dan masyarakat di daerah.

Jadi kalau mengajukan pasar itu harus ada kajian dulu. Kajiannya ketika dilakukan revitalisasi apa dampaknya? Dampaknya bagi pedagang, bagi pembeli, bagi UMKM, dan masyarakat di kabupaten/kota tersebut,” tutur dia.

Selain kajian dampak, Kemendag mensyaratkan rencana tata kelola pasar setelah revitalisasi agar perbaikan fisik yang dilakukan dapat diikuti dengan pengelolaan pasar yang berkelanjutan.

Kalau enggak bagus ya enggak akan kami setujui. Jadi pasar harus bersih, ya pokoknya tata kelola yang bagus. Jangan setelah direvitalisasi terus dibiarkan,” kata Budi.

Budi juga mengusulkan pengawasan secara berkala terhadap pasar yang direvitalisasi dilakukan bersama antara pemerintah dan Komisi VI DPR untuk memastikan pasar tersebut tetap berfungsi dengan baik setelah pembangunan selesai.

Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Komisi VI menyoroti perlunya ketepatan sasaran revitalisasi pasar. Anggota komisi antara lain meminta Kemendag mempertimbangkan kebutuhan daerah, pola aktivitas pedagang dan konsumen, serta tata kelola agar pasar yang telah dibangun tidak justru kehilangan aktivitas perdagangan.