3 Spesifikasi Beras Haji Nusantara untuk Jemaah Haji 2026, Segini Target Harganya

Jakarta – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf resmi memperkenalkan program Beras Haji Nusantara sebagai langkah strategis pemerintah dalam memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji 2026. Inisiatif ini bertujuan memastikan jemaah mendapat asupan pangan berkualitas, sekaligus memberdayakan produk beras Indonesia di Arab Saudi. Lalu bagaimana spesifikasi beras-nya?

Kami ingin memastikan bahwa setiap butir nasi yang dikonsumsi jemaah haji kita memiliki kualitas terbaik dan cita rasa Nusantara. Maka itu, kami mendorong penggunaan Beras Haji Nusantara dengan spesifikasi premium, long grain, dan tingkat pecahan maksimal lima persen, kata dia dalam rilis kepada Selasa (10/2/2026).

BACA JUGA:CIO Pandu Sjahrir Perkenalkan Danantara di CCSEA 2026

BACA JUGA:Media Luar Soroti Strategi Indonesia di Tengah Rivalitas AS-China

BACA JUGA:Ketum Apindo: CCSEA 2026 Jadi Ajang Bangun Jejaring

Menhaj mengungkap, total kebutuhan beras untuk 205.420 jemaah haji reguler dan petugas mencapai 2.280 ton. Jumlah ini dihitung berdasarkan frekuensi makan jemaah yang mencapai 78 kali di Makkah, 27 kali di Madinah, dan enam kali selama puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Selama ini, menurut Irfan, dapur penyedia layanan di Arab Saudi umumnya menggunakan beras komoditas negara lain dengan harga pasar sekitar 150 SAR per 40 kg atau setara Rp 16.824 per kg. Melalui program ini, pemerintah menargetkan harga Beras Haji Nusantara dapat menyentuh angka Rp 16 ribu per kg saat tiba di dapur penyedia layanan.

Langkah ini juga menjadi upaya efisiensi dan standardisasi menu jemaah. Menhaj mengungkap, dalam komposisi menu yang diberikan, jemaah akan mendapatkan porsi nasi seberat 170 gram setiap kali makan, didampingi lauk 80 gram, sayur 75 gram, serta air mineral dan pelengkap lain.

Tantangan Implementasi Beras Haji Nusantara

Menhaj juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi program ini. Di antaranya adalah mekanisme penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang memerlukan penugasan melalui Rakortas di tingkat Menko Pangan, serta penyesuaian kualitas dari medium ke premium.

Untuk menyukseskan rencana ini, kami akan segera melakukan beberapa langkah konkret, seperti membentuk Pokja Beras Haji Nusantara lintas Kementerian/Lembaga dan mewajibkan penggunaan beras Indonesia bagi seluruh dapur penyedia layanan melalui penugasan Kantor Urusan Haji (KUH), ucapnya.