10 Poin Penting UU Pelindungan Ketenagakerjaan

Jakarta – DPR RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna. Aturan ini memuat sejumlah ketentuan baru terkait hak pekerja, mulai dari kesetaraan di tempat kerja, pelindungan pencari kerja, pemagangan, hingga penempatan kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, UU tersebut disusun untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023. Aturan ini sekaligus menyatukan norma dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja.

BACA JUGA:UU Ketenagakerjaan Disahkan, Perusahaan Dilarang Tahan Ijazah

BACA JUGA:BSU 2026 Cair Rp 900.000 Sekaligus, Kapan Dibayar dan Siapa yang Dapat?

BACA JUGA:Pelatihan Vokasi Kemnaker Batch 6 Dibuka, Cek Jadwal Lengkapnya

“Pelindungan pekerja memasuki babak baru. UU Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk menghadirkan aturan yang lebih jelas, adil, dan relevan dengan dunia kerja yang terus berubah dan berkembang,” ucap Menaker Yassierli dalam siaran pers, Rabu (7/10/2026).

Yassierli memaparkan 10 poin penting dalam UU tersebut.

Pertama, kesetaraan di tempat kerja. Aturan ini melarang diskriminasi dalam proses rekrutmen, pengupahan, pengembangan karier, hingga hubungan kerja. Setiap pekerja harus diperlakukan secara adil dan bermartabat.

Kedua, pelindungan pencari kerja. Pencari kerja mendapat akses informasi pasar kerja yang lebih terbuka. Pelaporan lowongan juga diperkuat untuk mencegah percaloan, penipuan, dan lowongan kerja fiktif.

Ketiga, kepastian dalam pemagangan. Masa pemagangan dibatasi maksimal enam bulan. Peserta berhak memperoleh uang saku, pelindungan K3, kepesertaan JKK dan JKM, serta sertifikat pemagangan.