Bisnis Logistik Masih Tertekan Penurunan Daya Beli

wmhg.org – JAKARTA. Bisnis logistik tahun depan bakal tertekan. Co-Founder Paxel, Zaldy Masita mengatakan, bisnis logistik akan mengikuti pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Mantan Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) ini menyebutkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi bisnis logistik tahun depan.

Kalau daya beli masyarakat belum membaik karena PPN 12%, nilai tukar rupiah yang melemah dan lainnya, maka pertumbuhan logistik juga pesimis. Kalau bisa sama dengan 2024 saja sudah bagus, ujar Zaldy kepada Kontan, Senin (23/12). 

Zaldy menuturkan di tahun depan, tren permintaan global masih stagnan bahkan menurun kalau sampai terjadi perang baru di 2025. Hal ini akan membuat harga komoditas atau energi jadi naik. 

Tantangan paling berat yang dihadapi oleh bisnis logistik adalah logistik pangan. Hal ini berkaitan dengan rencana besar pemerintah yang berkaitan dengan pangan seperti makan siang gratis, swasembada pangan, food estate. 

Menurutnya, faktor-faktor ini  akan memberikan dampak biaya logistik yang ikut naik kalau logistik pangan tidak dikelola dengan baik.

Zaldy mengatakan tren penurunan daya beli masih akan terjadi tahun depan. Hal ini akibat dari adanya kebijakan PPN 12% serta pelemahan rupiah. 

Tak hanya itu, serbuan barang murah dari china karena dampak perang dagang Amerika Serikat (AS) – China juga akan membuat manufaktur dalam negeri makin merana, imbuhnya. 

Namun demikian, Zaldy mengatakan sektor industri yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dan makanan akan masih berkembang tahun depan

Untuk logistik, Zaldy memprediksi pertumbuhannya akan tumbuh hanya sekitar 3%-4%. Biasanya, lanjut dia, sektor logistik bisa tumbuh 2% diatas pertumbuhan ekonomi nasional.

Zaldy menambahkan, beberapa kebijakan pemerintah yang dapat mengerek pertumbuhan bisnis logistik adalah semua kebijakan yang bersifat pengurangan pajak dan insentif. Hal tersebut sebab akan meningkatkan konsumsi masyarakat. 

Hal yang dapat mendorong pertumbuhan bisnis adalah semua kebijakan yang dapat mengurangi atau menghapus biaya pelabuhan dan bandara untuk angkutan logistik.

Serta kebijakan mengurangi penerimaan negara yang  bukan pajak, yang banyak dipungut di pelabuhan, bandara dan fasilitas-fasilitas logistik, kata Zaldy.