Zimbabwe Resmi Atur Kripto, Penyedia Layanan Wajib Bayar US$ 500

Jakarta – Pemerintah Zimbabwe resmi meluncurkan kerangka regulasi untuk industri kripto. Langkah ini menjadi perubahan besar dalam pengawasan aset digital di negara tersebut yang selama ini beroperasi dengan pengawasan resmi yang terbatas.

Melalui aturan baru tersebut, dikutip dari CoinMarketCap, Sabtu (20/6/2026), seluruh penyedia layanan aset virtual diwajibkan mendaftar ke Financial Intelligence Unit (FIU) yang berada di bawah Bank Sentral Zimbabwe atau Reserve Bank of Zimbabwe.

BACA JUGA:Dua Pemuda Rampok Kripto Rp 142 Miliar

BACA JUGA:Bitcoin Terancam Turun, Analis Ingatkan Trader Jangan Panik

BACA JUGA:Harga Bitcoin Masih Lesu, Ini Prediksi Bos Coinbase dan Binance

Selain registrasi, perusahaan juga diwajibkan membayar biaya tahunan sebesar US$ 500 atau sekitar Rp 8,9 juta (asumsi kurs Rp 17.847 per dolar AS).

Menteri Keuangan Zimbabwe, Mthuli Ncube, mengatakan regulasi ini berlaku bagi berbagai aktivitas aset digital, mulai dari jual beli kripto, pertukaran aset digital, transfer dana, hingga layanan penyimpanan atau kustodian.

Setiap penyedia layanan harus memperbarui registrasi mereka setiap tahun. Pemerintah menegaskan bahwa kegiatan usaha tanpa registrasi resmi berpotensi dianggap ilegal berdasarkan aturan yang baru diterbitkan.

Menurut pemerintah, kebijakan tersebut bertujuan mengakhiri ketidakjelasan regulasi yang selama ini menyelimuti industri kripto sekaligus menghadirkan pengawasan yang lebih terstruktur terhadap aktivitas aset digital.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. www.wmhg.org tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.