Vietnam Legalkan Aset Kripto Lewat UU Teknologi Digital Baru

Jakarta Majelis Nasional Vietnam resmi mengesahkan Undang-Undang Industri Teknologi Digital pada 14 Juni 2025. Regulasi baru ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026 dan secara resmi mengakui serta mengatur aset kripto dalam kerangka hukum negara.

UU ini mengklasifikasikan aset digital ke dalam dua kategori utama berupa aset virtual dan aset kripto. Keduanya berbasis teknologi enkripsi atau digital untuk validasi dan transfer, namun tidak mencakup instrumen keuangan seperti sekuritas, mata uang digital bank sentral (CBDC), atau alat keuangan lainnya.

Pemerintah Vietnam kini bertanggung jawab merumuskan rincian teknis seperti syarat usaha, klasifikasi aset, serta mekanisme pengawasan untuk kedua kategori tersebut. Selain itu, regulasi juga mengatur kewajiban keamanan siber dan pencegahan pencucian uang (AML) yang sejalan dengan standar internasional, sebagai upaya menanggapi kekhawatiran dari Financial Action Task Force (FATF). Sejak 2023, Vietnam masih berada dalam daftar abu-abu FATF.

Ambisi Vietnam Jadi Pusat Teknologi Digital Global

Melansir Cointelegraph, Senin (16/6/2025), UU ini bukan hanya soal kripto, tetapi mencerminkan ambisi Vietnam untuk menjadi pusat teknologi digital di kancah global. Pemerintah memperkenalkan berbagai insentif besar bagi perusahaan yang bergerak di bidang kecerdasan buatan (AI), semikonduktor, dan infrastruktur digital.

Bentuk insentif tersebut antara lain berupa keringanan pajak, kemudahan pemanfaatan lahan, serta dukungan riset dan pengembangan (R&D), khususnya bagi perusahaan yang mengembangkan teknologi inti seperti desain chip dan pusat data berbasis AI. Pemerintah daerah juga diminta mendukung pengembangan tenaga kerja melalui subsidi dan program pelatihan.

Pemerintah Vietnam menambahkan bahwa keterampilan digital juga akan dimasukkan dalam kurikulum pendidikan nasional. “Dengan langkah ini, Vietnam menjadi negara pertama di dunia yang mengesahkan UU khusus yang berdiri sendiri untuk industri teknologi digital,” kata pemerintah dalam pernyataan resminya.