Tren Transaksi Meningkat, Penerimaan Pajak Kripto Berpotensi di Atas Rp 2 Triliun

Jakarta – Pemerintah berhasil menghimpun penerimaan pajak senilai Rp 10,21 triliun dari sektor ekonomi digital, termasuk aset kripto, sepanjang Januari hingga September 2025. Dari jumlah tersebut, pajak kripto memberikan kontribusi signifikan dengan total penerimaan mencapai Rp 1,71 triliun sejak mulai diberlakukan pada 2022 hingga 2025.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan, penerimaan pajak kripto terdiri atas Rp 836,36 miliar dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi penjualan dan Rp 872,62 miliar dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri.

BACA JUGA:Waspadai Koreksi Tajam, Bitcoin Berisiko Anjlok di Bawah USD 55.000

BACA JUGA:Bursa Kripto Sudah Kasih Peringatan, Konsumen Ini Masih Kena Penipuan Transfer Aset

BACA JUGA:Warga Australia Pimpin Adopsi Kripto Global, Bitcoin dan Ethereum Jadi Favorit

BACA JUGA:Begini Prospek Investasi Kripto di 2026

CEO Tokocrypto, Calvin Kizana menyambut positif capaian tersebut. Dia menuturkan, penerimaan pajak kripto yang hampir menembus Rp 2 triliun mencerminkan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan di industri aset digital nasional.

Kami mengapresiasi pencapaian penerimaan pajak kripto yang menunjukkan arah positif. Dengan tren transaksi dan minat investor yang terus meningkat, kami optimistis target penerimaan pajak kripto dapat melampaui Rp 2 triliun di akhir 2025,” ujar Calvin.

Calvin menambahkan, kontribusi Tokocrypto terhadap total penerimaan pajak kripto nasional mencapai lebih dari 40%, menjadikannya salah satu penyumbang terbesar di sektor ini. “Kontribusi ini bisa lebih besar lagi, seiring dengan potensi pertumbuhan bisnis dan inovasi produk yang terus kami kembangkan hingga akhir tahun,” ia menambahkan.