Senat Australia Dukung Regulasi Kripto

Jakarta – Komite Senat Australia telah mengeluarkan laporan mengenai kerangka kerja regulasi aset digital yang diusulkan pemerintah. Laporan itu mendukung undang-undang yang akan membawa platform kripto dan layanan kustodian di bawah layanan keuangan Australia.

Mengutip Yahoo Finance, Senin (16/3/2026), Komite Legislasi Ekonomi Senat atau the Senate Economics Legislation Committee mengatakan, RUU itu merupakan langkah menuju modernisasi pengawasan aset digital, industri yang menurut pembuat undang-undang berkembang pesat tetapi masih diatur secara tidak merata.

BACA JUGA:Harga Bitcoin Hari Ini 16 Maret 2026 Melesat, Analis Ungkap Pemicunya

BACA JUGA:Kapitalisasi Pasar Altcoin Turun, Bitcoin Masih Dominasi Pasar Kripto

BACA JUGA:Nigeria Pimpin Adopsi Stablecoin Dunia, Persaingan USDT dan USDC Makin Ketat

BACA JUGA:Ethereum Foundation Jual 5.000 ETH, Segini Nilainya

Langkah ini didasarkan pada langkah-langkah sebelumnya oleh regulator Australia, termasuk pendaftaran AUSTRAC wajib untuk bursa kripto dan konsultasi Departemen Keuangan yang bertujuan membawa platform aset digital ke dalam kerangka kerja  layanan keuangan negara itu.

RUU Amandemen Korporasi (Kerangka Kerja Aset Digital) 2025 yang diusulkan dan diterbitkan pada Minggu lalu akan mengubah undang-undang (UU) korporasi dan UU ASIC untuk menciptakan rezim perizinan dan kepatuhan bagi bisnis yang memegang atau mengelola token digital atas nama klien.

Dalam kerangka kerja tersebut, operator platform aset digital dan layanan penyimpanan aset berbasis token biasanya perlu memiliki Lisensi Layanan Keuangan Australia, mematuhi standar pengamanan aset, dan memenuhi persyaratan pengungkapan saat menerima klien ritel.

Para pembuat undang-undang mengatakan perubahan tersebut dimaksudkan untuk menutup celah regulasi yang saat ini memungkinkan bisnis untuk menyimpan sejumlah besar aset digital klien tanpa perlindungan yang diperlukan dalam keuangan tradisional.

Undang-undang tersebut mendefinisikan konsep inti seperti token digital, platform aset digital, dan platform kustodian tokenisasi, yang bertujuan untuk membawa perantara yang berurusan dengan aset pelanggan di bawah hukum layanan keuangan yang ada daripada mengatur teknologi blockchain itu sendiri.

Jika diberlakukan, aturan tersebut akan mencakup masa transisi enam bulan untuk penyedia yang belum memiliki Lisensi Layanan Keuangan Australia.