Peter Schiff Sebut Bitcoin Bukan Solusi Atasi Inflasi di AS

Jakarta – Ekonom dan pendukung emas veteran Peter Schiff kembali menghidupkan perseteruan dengan pendukung bitcoin (BTC) sebagai skema piramida terdesentralisasi. Peter Schiff menanggapi dampak dari pengesahan RUU One Big Beautiful dan bitcoin terhadap inflasi.

Mengutip Yahoo Finance, ditulis Jumat (28/11/2025), komentar Shiff muncul setelah jajak pendapat terbaru CBS News/YouGov menunjukkan tingkat perseteruan Trump terhadap ekonomi merosot menjadi 36%, turun dari 51% pada Maret. Hal ini seiring pemilih menyalahkan kebijakan Trump atas harga lebih tinggi dan tidak mencurahkan cukup waktu mengatasi inflasi.

BACA JUGA:Bitcoin Gagal Jadi Emas Digital? Peter Schiff dan Mantan Bos Binance Debat Panas di Medsos

Harga konsumen naik 3% year-on-year pada September dengan harga makanan naik 3,1% dan energi bertambah 2,8%. Sementara, penghasilan rata-rata per jam riil hanya 0,8% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Schiff menilai, masalah ekonomi Presiden AS Donald Trump saat ini bersumber langsung dari agenda kebijakan masa jabatan keduanya, terutama  UU One Big Beautiful yang ditandatangani Trump pada 4 Juli 2025.

“Benar, Trump dan Kongres yang dikuasai Partai Republik memperburuk masalah dengan mengesahkan RUU One Big Beautiful,” tulis Schiff.

“Faktanya, Trump justru memperburuk masalah selama masa jabatan pertamanya. Itu alasan sebenarnya mengapa ia tidak terpilih kembali. Itu juga mengapa presiden berikutnya akan menjadi seorang Demokrat lebih buruk dari pada Biden,” ia menambahkan.

Berdasarkan undang-undang tersebut, pemotongan pajak dari paket pajak 2017 diperpanjang, dan batas utang AS yang ditetapkan undang-undang dinaikkan. Kantor Anggaran Kongres (CBO) yang non-partisan memperkirakan RUU One Big Beautiful  akan meningkatkan defisit federal sekitar USD 3,4 triliun antara 2025 dan 2034.

RUU tersebut juga merestrukturisasi program jaring pengaman sosial dan kesejahteraan sosial.Misalnya, pemerintah merevisi persyaratan kerja dalam program SNAP dan memberlakukan persyaratan baru terkait kelayakan, sementara revisi terhadap Medicaid dan tunjangan lainnya telah menimbulkan kekhawatiran bahwa jutaan orang bisa kehilangan perlindungan.