Pajak Kripto Sentuh Rp 1,8 Triliun hingga November 2025

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak kripto mencapai Rp 1,81 triliun hingga November 2025. Kontribusi pajak kripto itu bagian dari penerimaan sektor usaha digital ekonomi yang mencapai Rp 44,55 triliun.

Adapun penerimaan pajak kripto berasal dari Rp 246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 220,83 miliar penerimaan tahun 2023, Rp 620,4 miliar penerimaan 2024 dan Rp 719,61 miliar penerimaan 2025.

BACA JUGA:Pajak Ekonomi Digital Sentuh Rp 44,55 Triliun, OpenAI Jadi Pemungut PPN

BACA JUGA:Setoran Pajak Kripto Sentuh Rp 1,76 Triliun hingga Oktober 2025

BACA JUGA:Penerimaan Pajak Ekonomi Digital Sentuh Rp 43,75 Triliun, Roblox Ditunjuk jadi Pemungut PPN

“Penerimaan pajak kripto tersebut dari dari PPh 22 sebesar Rp 932,06 miliar dari PPN DN sebesar Rp 875,23 miliar,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Rosmauli  seperti dikutip dari keterangan resmi, Senin (29/12/2025).

Selain pajak kripto, penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 44,55 triliun antara lain pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Rp 34,54 triliun, pajak fintech (peer-to-peer lending) Rp4,27 triliun, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) Rp3,94 triliun.

Hingga November 2025, pemerintah telah menunjuk 254 perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE. Pada bulan tersebut, terdapat tiga penunjukan baru, yaitu International Bureau of Fiscal Documentation, Bespin Global, dan OpenAI OpCo, LLC. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga melakukan satu pencabutan data pemungut PPN PMSE, yakni Amazon Services Europe S.a.r.l.

Rosmauli menuturkan, hingga 30 November 2025, dari seluruh pemungut yang telah ditunjuk, sebanyak 215 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan total sebesar Rp34,54 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas setoran Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, serta Rp9,19 triliun hingga 2025.