Menteri Keuangan Jepang Dukung Perdagangan Kripto di Bursa

Jakarta – Menteri Keuangan Jepang Satsuki Katayama menyebutkan, pemerintah Jepang mendukung perdagangan kripto melalui bursa saham dan komoditas yang teregulasi.

Mengutip Yahoo Finance, ditulis Rabu (7/1/2026), selama upacara pembukaan Tahun Baru di Bursa Efek Tokyo, Katayama menuturkan, 2026 sebagai “tahun digital” Jepang. Ia menambahkan, tujuannya untuk memasukkan kripto ke dalam sistem pasar yang sudah ada.

BACA JUGA:Harga XRP Melonjak 25%, Langkahi Bitcoin dan Ethereum

BACA JUGA:Analis Sebut Harga Bitcoin Sudah Sentuh Level Terendah

BACA JUGA:MSCI Tunda Hapus Perusahaan yang Fokus pada Kripto dari Indeksnya

BACA JUGA:Pedagang Kripto Wajib Lapor Data Transaksi ke DJP, Ini Rincian Aturannya

Seiring hal itu, Jepang tidak ingin pertumbuhan kripto berada di luar sistem keuangannya. Pemerintah ingin aset digital diperdagangkan di tempat yang sudah memiliki aturan, pengawasan dan pemeriksaan investor.

Katayama menuturkan, bursa tradisional adalah titik masuk utama bagi masyarakat untuk mengakses aset digital. Pejabat percaya kalau sebagian besar investor ritel lebih mempercayai bursa saham dan komoditas daripada platform kripto mandiri.

Menggunakan tempat yang sudah dikenal mengurangi risiko bagi investor baru dan mempermudah pengawasan bagi regulator.

Selain itu, pemerintah juga memantau pasar luar negeri dengan cermat. Di Amerika Serikat, produk bursa yang terkait dengan kripto sudah diperdagangkan di tempat-tempat utama.

Jepang belum mengizinkan ETF kripto, tetapi perdagangan berbasis bursa dipandang sebagai lapisan dasar jika produk tersebut disetujui di kemudian hari.

Pengawasan Kripto Berpindah di Bawah Undang-Undang Sekuritas

Pada Desember, Badan Jasa Keuangan Jepang (FSA) mengusulkan pemindahan pengawasan kripto dari Undang-Undang Jasa Pembayaran ke Undang-Undang Instrumen Keuangan dan Bursa. Ini adalah undang-undang yang sama yang digunakan untuk saham dan reksa dana.

Dalam kerangka kerja ini, mata uang kripto utama akan diperlakukan sebagai produk keuangan. Hal ini membawa aturan pengungkapan yang lebih ketat, batasan pada perdagangan orang dalam, dan penegakan hukum yang lebih kuat. Regulator berpendapat sebagian besar aktivitas kripto saat ini didorong oleh investasi, bukan berbasis pembayaran.