Mahkamah Agung Rusia Klasifikasikan Kripto sebagai Properti

Jakarta – Mahkamah Agung Rusia telah mengambil peran aktif dalam mendefinisikan status hukum mata uang kripto. Mahkamah Agung Rusia sata ini memberikan pengakuan aset digital termasuk kripto sebagai properti. Pengakuan ini untuk proses pidana. 

Kantor berita resmi Rusia Tass melaporkan pada tanggal 20 Februari bahwa Ketua Mahkamah Agung Irina Podnosova membahas masalah tersebut pada pertemuan baru-baru ini yang dihadiri oleh para hakim dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dengan menyebarnya mata uang kripto dalam perekonomian, telah terjadi peningkatan kejahatan di mana mata uang digital menjadi sarana untuk melakukan kejahatan, pendapatan kriminal, atau objek pelanggaran, jelas Irina Podnosova dikutip dari bitcoin.com, Sabtu (22/2/2025). 

Ia selanjutnya menegaskan bahwa Mahkamah Agung terlibat dalam penyusunan inisiatif legislatif yang bertujuan untuk mengakui mata uang digital sebagai properti untuk tujuan proses pidana. Ini menjadi sebuah langkah yang dapat memperkuat kemampuan penegak hukum untuk menangani kejahatan terkait kripto.

Upaya Sebelumnya

Ini bukan pertama kalinya Mahkamah Agung Rusia membahas mata uang kripto dalam proses hukum. Pada 2019, pengadilan memutuskan bahwa mengonversi bitcoin menjadi rubel merupakan pencucian uang jika mata uang digital tersebut diperoleh melalui aktivitas ilegal, khususnya dalam kasus yang melibatkan transaksi terkait narkoba.

Keputusan pengadilan tersebut menegaskan bahwa mata uang kripto dapat tercakup dalam undang-undang anti pencucian uang yang berlaku.

Selain itu, pada 2021, pengadilan memutuskan bahwa WMZ, mata uang elektronik yang digunakan dalam sistem Transfer Webmoney, secara hukum diakui sebagai objek hak sipil, yang menjadi preseden untuk perlakuan hukum terhadap aset digital di Rusia. Putusan sebelumnya ini menunjukkan upaya berkelanjutan Mahkamah Agung untuk mengintegrasikan mata uang kripto ke dalam kerangka peradilan negara tersebut.

Upaya Hukum yang Jelas 

Menurut Podnosova, meskipun pola kejahatan di Rusia stabil, di mana kejahatan properti mencapai 38%, kejahatan kekerasan 24%, dan pelanggaran terhadap keamanan dan ketertiban umum 24%, meningkatnya penggunaan mata uang digital dalam aktivitas kriminal telah mendorong upaya untuk definisi hukum yang lebih jelas.

Dengan mengklasifikasikan mata uang kripto secara resmi sebagai properti, otoritas akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk melacak, membekukan, dan menyita aset digital terlarang.

Seiring dengan semakin banyaknya negara yang berupaya mengatur ruang kripto, upaya legislatif Rusia menyoroti meningkatnya kebutuhan akan kejelasan hukum dalam keuangan digital.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. www.wmhg.org tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.