Korea Selatan Tarik Pajak Kripto 20%

Jakarta – Pemerintah Korea Selatan memastikan kebijakan pajak aset kripto tetap akan diberlakukan tahun ini. Kepastian itu disampaikan Kementerian Ekonomi dan Keuangan Korea Selatan yang memutuskan tidak memasukkan penundaan pajak kripto dalam revisi undang-undang pajak pada Juli mendatang.

Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai kemungkinan penundaan kembali penerapan pajak aset virtual yang sebelumnya beberapa kali tertunda.

BACA JUGA:Superbank dan KakaoBank Hadirkan Kartu Untung, Tabungan Gamifikasi Pertama

BACA JUGA:Lirik Lagu Don\’t Look for Me dari Angel Noise, Pemompa Semangat untuk Semua Kalangan

Dikutip dari CoinMarketCap, Senin (11/5/2026), awalnya, kebijakan pajak kripto direncanakan berlaku pada 2022. Namun implementasinya sempat ditunda ke 2025 dan kembali diundur hingga 2026.

Seorang pejabat pemerintah mengatakan kementerian akan menyiapkan standar teknis perpajakan yang lebih rinci melalui pemberitahuan resmi dari National Tax Service (NTS) atau otoritas pajak Korea Selatan.

Langkah itu dilakukan agar implementasi pajak aset virtual dapat berjalan sesuai jadwal di 2026.

Di bawah aturan yang disiapkan pemerintah, keuntungan investasi aset kripto di atas ambang tertentu akan dikenakan pajak sebesar 20 persen. Ambang batas yang dibahas saat ini sekitar 2,5 juta won atau setara USD 1.800.

Kebijakan tersebut membuat keuntungan investasi kripto diperlakukan setara dengan jenis pendapatan finansial lainnya di Korea Selatan.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. www.wmhg.org tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.