Jepang Resmi Pangkas Pajak Kripto

Jakarta – Parlemen Jepang resmi menyetujui undang-undang baru yang memindahkan regulasi kripto ke bawah Undang-Undang Instrumen Keuangan dan Bursa (FIEA). RUU ini berhasil disahkan oleh Majelis Tinggi pada 15 Juli, setelah bulan lalu lolos di Dewan Perwakilan Rakyat.

Dikutip dari CoinMarketCap, Kamis (16/7/2026), reformasi ini mengalihkan pengawasan perdagangan kripto dari UU Layanan Pembayaran ke FIEA. Melalui aturan baru ini, Badan Layanan Keuangan (FSA) Jepang akan memperlakukan aset kripto sebagai produk keuangan yang terpisah dari sekuritas tradisional.

BACA JUGA:Toyota Bakal Kembalikan Tombol Fisik di RAV4 Generasi Terbaru

BACA JUGA:Perusahaan Logistik Jepang Bakal Gunakan Stablecoin untuk Bayar Sopir

BACA JUGA:Toyota Crown Crossover Berubah Total, Bagian Ini Paling Mencuri Perhatian

Saat ini, keuntungan dari investasi kripto di Jepang dikenakan pajak sebagai pendapatan lain-lain dengan tarif progresif yang bisa mencapai sekitar 55 persen. Melalui jalur kebijakan baru ini, sistem tersebut akan diubah menjadi pajak terpisah dengan tarif flat sekitar 20 persen, setara dengan pajak saham terdaftar dan obligasi.

Tarif yang lebih rendah ini berlaku untuk transfer aset kripto yang terdaftar dalam Registrasi Pelaku Usaha Instrumen Keuangan. Keuntungan tersebut nantinya akan dikenakan pajak terpisah dengan tarif total 20,315 persen, yang sudah mencakup pajak penghasilan nasional, pajak tambahan, serta pajak penduduk daerah.