Hong Kong Targetkan Aturan Penitipan Aset Kripto Rampung pada 2026

Jakarta – Hong Kong bersiap memperkuat ekosistem aset digital dengan menargetkan pengesahan aturan penitipan (custody) aset kripto pada 2026. Langkah ini tengah disiapkan oleh Securities and Futures Commission (SFC) atau Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong, sebagai bagian dari upaya meningkatkan keamanan dan transparansi pasar keuangan.

Dikutip dari coinmarketcap, Jumat (25/12/2025), regulasi tersebut akan mengatur dealer aset virtual dan kustodian kripto, menyusul hasil evaluasi pada 2025 yang menemukan sejumlah kelemahan, khususnya terkait keamanan siber dan pengelolaan aset nasabah di bursa kripto. Kebijakan ini juga selaras dengan strategi ASPIRe, yang menjadi peta jalan Hong Kong dalam pengembangan industri aset digital.

BACA JUGA:Harga Bitcoin Kembali Menguat, Ini Sentimennya

BACA JUGA:Pasar NFT Anjlok ke Level Terendah 2025, Minat Pembeli Terus Menyusut

Dalam penyusunannya, SFC mendapat dukungan dari Financial Services and the Treasury Bureau (FSTB) serta Hong Kong Monetary Authority (HKMA). Pemerintah Hong Kong berencana membuka konsultasi publik terkait sistem perizinan bagi kustodian aset digital, sekaligus memperkuat kerangka kerja penyedia layanan aset virtual (VASP).

Aturan baru ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan aset nasabah, khususnya di platform perdagangan kripto dan virtual asset trading platforms (VATP). Industri kripto menilai kebijakan tersebut akan mendorong akuntabilitas dan standar keamanan yang lebih tinggi, termasuk dalam pengelolaan dompet dingin (cold wallet) dan pemantauan ancaman siber untuk aset seperti Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH).