Dapat Usul Investasi Bitcoin, Microsoft Bakal Gelar Rapat Pemegang Saham

Jakarta Microsoft akan menggelar rapat umum pemegang saham pada 10 Desember 2024, guna membahas usul sebuah proposal terkait investasi dalam bitcoin.

Menyusul adanya proposal yang diajukan oleh sebuah lembaga pemikir konservatif asal Amerika Serikat, National Center for Public Policy Research (NCPPR) agar Microsoft mempertimbangkan alokasi sebagian asetnya dalam bitcoin.

Adapun dalam sebuah pengajuan dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS, Microsoft memaparkan isu-isu yang akan dibahas dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) perusahaan berikutnya.

Salah satunya mengemukakan bahwa perusahaan raksasa teknologi tersebut bakal mempertimbangkan bitcoin sebagai diversifikasi aset. Untuk melindungi diri dari inflasi dan pengaruh ekonomi makro lainnya.

NCPPR berpendapat bahwa bitcoin dapat berfungsi sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan imbal hasil obligasi perusahaan.

Minimal, perusahaan harus menginvestasikan 1 persen dari total asetnya ke dalam mata uang kripto., kata NCPPR, dikutip dari laman CoinDesk.

Sebaliknya, dewan direksi Microsoft merekomendasikan para pemegang saham untuk menentang proposal ini. Dengan alasan bahwa perusahaan telah mempertimbangkan topik ini dengan seksama.

Evaluasi sebelumnya telah memasukkan Bitcoin dan mata uang kripto lainnya di antara opsi yang dipertimbangkan. Microsoft terus memantau tren dan perkembangan yang terkait dengan mata uang kripto untuk menginformasikan pengambilan keputusan di masa mendatang, kata dewan direksi perusahaan yang menentang proposal tersebut.

Pasalnya, pihak penentang beranggapan bahwa volatilitas bitcoin jadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengevaluasi investasi mata uang kripto. Sebab Microsoft memerlukan investasi yang stabil dan dapat diprediksi untuk memastikan likuiditas dan pendanaan operasional.

Microsoft memiliki proses yang kuat dan tepat untuk mengelola dan mendiversifikasi perbendaharaan perusahaannya demi keuntungan jangka panjang para pemegang saham. Saran publik yang diminta ini tidak beralasan, tegasnya.