China Ingin Hukum Berat Pelaku Kejahatan Kripto

Jakarta – Pejabat tinggi peradilan China ingin memberikan wewenang baru kepada pengadilan untuk memerangi kejahatan keuangan dan kejahatan terkait kripto. Hal ini seiring dengan meningkatnya penindakan China dan terhadap bitcoin (BTC) dan aset digital swasta lainnya.

Mahkamah Agung China ingin memerangi insider trading dan manipulasi pasar. “Kita harus melakukan riset dan memperkuat respons kita terhadap jenis kejahatan keuangan baru, di sektor-sektor seperti rantai pasokan keuangan, keuangan internet dan kripto,” ujar Direktur Sipil Kedua Pengadilan, Wang Chuang, dikutip dari Yahoo Finance, ditulis Sabtu (28/2/2026).

BACA JUGA:Rusia, Malaysia, China dan Brasil Mengutuk Serangan Israel-AS ke Iran

BACA JUGA:Kolaborasi Kroasia-China, Robot Tonka Tampil Luwes dan Penuh Karakter

BACA JUGA:China Bersih-bersih, Copot 9 Pejabat Militer Senior dari Lembaga Legislatif Tertinggi

Komentar Mahkamah Agung ini muncul hanya beberapa minggua setelah perusahaan analitik blockchain Chainalysis melaporkan jaringan pencucian uang berbahasa Mandarin bertanggung jawab atas pemrosesan 20% dana kripto ilegal selama lima tahun terakhir.

Chainalysis menyebutkan, pencuci uang berbahasa Mandarin memproses lebih dari USD 16 miliar atau Rp 268,83 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 16.800). Jumlah itu setara USD 44 juta per hari atau Rp 739,28 miliar.

Kekuasaan Baru Pengadilan

Mitra Senior di Firma Hukum Beijing Dacheng, Ma Hongwei menuturkan, pengadilan China ingin menciptakan serangkaian undang-undang komprehensif untuk membantu jaksa dan pengadilan mengeluarkan hukuman lebih keras untuk kejahatan kripto dan keuangan.

Ma menuturkan, ini berarti hakim tidak lagi harus  bergantung terutama pada preseden hukum dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan kripto dan manipulasi harga.

Sementara itu, Wang mengatakan, Pengadilan China menangani lebih dari 2,7 juta kasus keuangan tahun lalu, termasuk banyak kasus terkait kripto. Itu mewakili peningkatan 2% dari 2024.

Wang mengatakan, peradilan harus bergerak cepat untuk merumuskan tanggapan terhadap kasus-kasus keuangan baru seperti yang melibatkan mata uang kripto.

Mahkamah Agung mengatakan pihaknya menyadari peningkatan kejahatan terkait kripto dan berupaya untuk menyatukan standar peradilan dalam hal ini.