Berlaku Mulai 10 Januari 2025, Ini Aturan Terbaru Aset Kripto

Jakarta Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (POJK 27/2024) akan berlaku mulai 10 Januari 2025.

Peraturan ini merupakan salah satu bentuk pengawasan pada Aset Keuangan Digital dan menyambut peralihan pengawasan Aset Kripto.

OJK menjelaskan, bahwa aturan perdagangan aset kripto itu dituang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

Adapun POJK ini diundangkan pada 12 Desember 2024 dan ditetapkan pada 10 Desember 2024. Sedangkan POJK ini mulai berlaku pada 10 Januari 2025.

Mengutip keterangan resmi OJK, POJK 27/2024 ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital melakukan perdagangan Aset Keuangan secara teratur, wajar, transparan, dan efisien, serta memastikan penerapan tata kelola, manajemen risiko, integritas pasar, keamanan sistem informasi dan siber, pencegahan pencucian uang, dengan tetap memperhatikan pelindungan konsumen.

OJK pun telah menyusun strategi menjadi tiga fase transisi, dalam menghadapi transisi tugas dan fungsi pengawasan aset kripto dari Bappebti.

Fase Pertama

Fase pertama, yaitu soft landing yang berlangsung pada awal masa peralihan. Selanjutnya pada fase kedua, adalah fase penguatan dan fase ketiga yang merupakan fase pengembangan.

Lebih lanjut, guna mendukung peralihan tugas yang lancar, baik, dan aman pada fase pertama, OJK menerbitkan POJK 27/2024 yang mengadopsi Peraturan Bappebti dengan berbagai penyempurnaan yang diperlukan berdasarkan standar best practices dan pengaturan di sektor jasa keuangan.

POJK ini juga menetapkan kewajiban untuk memperoleh status izin bagi Penyelenggara Aset Keuangan Digital serta penyampaian pelaporan berkala dan insidental, jelas OJK.