Australia Resmi Atur Kripto, Bursa Wajib Punya Izin Keuangan

Jakarta – Pemerintah Australia resmi mengesahkan undang-undang baru yang mengatur industri aset digital secara menyeluruh. Aturan ini mewajibkan bursa kripto dan penyedia kustodian untuk memiliki lisensi jasa keuangan.

Dikutip dari coindesk, Kamis (2/4/2026), regulasi tersebut tertuang dalam Corporations Amendment (Digital Assets Framework) Bill 2025 yang disahkan pada 1 April setelah lolos dari kedua kamar parlemen.

BACA JUGA:Harga Bitcoin Jatuh Gara-Gara Trump

BACA JUGA:Hong Kong Belum Terbitkan Lisensi Stablecoin HKD Setelah Target Maret 2026

Melalui aturan ini, perusahaan yang menyimpan aset digital milik pelanggan kini diwajibkan masuk dalam rezim Australian Financial Services Licence.

Undang-undang ini juga memperkenalkan dua kategori baru, yakni platform aset digital yang menyimpan kripto milik pengguna, serta platform kustodian tokenisasi yang mengelola aset dunia nyata dalam bentuk token digital.

Kedua jenis pelaku usaha tersebut wajib memperoleh lisensi dari Australian Securities and Investments Commission.

Dengan demikian, mereka harus mematuhi aturan yang sama seperti broker atau manajer investasi, termasuk menjaga keamanan dana nasabah, memberikan transparansi informasi, serta memiliki sistem penyelesaian sengketa dan kompensasi.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. www.wmhg.org tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.