Aturan Pajak Kripto Baru AS Picu Pro-Kontra, Bitcoin Tak Masuk Pengecualian

Jakarta – Perwakilan AS Max Miller dan Steven Horsford pada Kamis, 26 Maret 2026 menerbitkan draf RUU diskusi berjudul “Digital Asset Protection, Accountability, Regulation, Innovation, Taxation, and Yields Act” atau “Digital Asset PARITY Act,” untuk merombak aturan pajak aset digital.

Mengutip Cointelegraph.com, Sabtu (28/3/2026), Digital Asset PARITY Act bertujuan merevisi Internal Revenue Code tahun 1986 dengan menambahkan ketentuan yang akan memperjelas perlakuan pajak terhadap aset digital.

BACA JUGA:Pajak Ekspor Batu Bara Masih Dikaji, Pemerintah Hati-Hati

BACA JUGA:Pemerintah Kaji Bea Keluar Nikel Olahan, Target Tambah Penerimaan Negara

BACA JUGA:Purbaya Mau Alihkan Ratusan Pegawai Ditjen Anggaran ke Pajak

Dalam draf tersebut disebutkan stablecoin tidak dikenakan pajak keuntungan jika biaya perolehan (cost basis), atau jumlah yang dibayarkan investor, tidak berfluktuasi lebih dari 1% dari USD 1 atau USD 0,01.

Biaya transaksi yang timbul untuk memperoleh atau memindahkan stablecoin yang dipatok pada dolar AS dan diatur tidak dapat dihitung sebagai bagian dari biaya basis investor, menurut RUU tersebut.

RUU ini juga memperkenalkan pengecualian pajak de minimis untuk transaksi stablecoin di bawah USD 200, yang berarti transaksi di bawah ambang tersebut tidak memicu kewajiban pajak atau pelaporan. Namun, batas total pengecualian tahunan masih belum ditentukan.

Pendapatan dari aktivitas lending, staking, atau penghasilan dari layanan validator “pasif” diperlakukan sebagai bagian dari pendapatan kotor penerima setiap tahun, dan dihitung berdasarkan nilai pasar wajar, menurut draf tersebut.

Digital Asset PARITY Act belum diajukan secara resmi ke Kongres, draf ini dipublikasikan untuk membuka diskusi antara pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, dan industri kripto terkait perombakan kebijakan pajak kripto di AS.