8 Negara Afrika Dorong Regulasi Kripto, Tapi Baru Sebagian yang Terverifikasi

Jakarta – Klaim bahwa delapan negara di Afrika tengah mempercepat regulasi kripto belum sepenuhnya terverifikasi. Berdasarkan data yang tersedia, baru beberapa negara yang memiliki bukti kuat terkait perkembangan kebijakan tersebut, yakni Kenya, Nigeria, dan Ghana.

Dikutip dari Coinmarketcap, Rabu (8/4/2026), dokumen resmi menunjukkan Kenya telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui undang-undang Virtual Asset Service Providers Act 2025. Regulasi ini mengatur perizinan serta pengawasan terhadap penyedia layanan aset digital yang beroperasi di dalam maupun dari Kenya.

BACA JUGA:Warga Amerika Serikat Kehilangan Rp 193,90 Triliun Akibat Penipuan Kripto

BACA JUGA:XRP Pimpin Lonjakan Kripto Pekan Ini, Catat Rekor Tertinggi Sejak Desember 2025

BACA JUGA:SEC Ungkap 13 Kasus Kripto Gagal Lindungi Investor, Fokus Kini Berubah

Undang-undang tersebut juga menetapkan lembaga pengawas, yakni Capital Markets Authority dan Bank Sentral Kenya, sebagai otoritas utama dalam pengawasan industri kripto.

Langkah Kenya ini dinilai sebagai bukti paling konkret dalam upaya membangun kerangka regulasi kripto di kawasan Afrika, karena sudah berbentuk hukum yang disahkan, bukan sekadar wacana atau draft kebijakan.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. www.wmhg.org tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.