Tarif Tol Bakal Naik Usai Lebaran, Ini Penjelasan Kementerian PU

wmhg.org – JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyampaikan bahwa akan ada penyesuaian tarif tol setelah Lebaran 2025.

Bahkan, sejumlah Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah lebih dulu mengajukan usulan kenaikan tarif.

Menteri PU Dody Hanggodo menyebutkan bahwa saat ini pemerintah tengah mengevaluasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari setiap BUJT yang mengajukan penyesuaian tarif tersebut.

Kalau kenaikan tarif tol secara reguler memang ada permohonan. Tapi kita masih cek, kualitasnya seperti apa. SPM-nya harus kita uji dengan ketat, ujar Dody dalam acara Halalbihalal bersama media, Jumat (11/4).

Dody menekankan bahwa uji kelayakan penting dilakukan, mengingat jalan tol merupakan infrastruktur berbayar. Kendati demikian, pemerintah tetap membuka peluang kenaikan tarif, dengan catatan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Walau tetap diberi kenaikan, tapi kita lebih prudent. Yang penting, jalan tol harus memberikan layanan maksimal karena masyarakat membayar untuk itu, tambahnya.

Proyek Peningkatan Layanan Tol Sudah Dikerjakan

Kementerian PU mencatat, sejumlah pekerjaan peningkatan kualitas dan estetika jalan tol sudah dilakukan pada periode 2024–2025, khususnya di ruas Jalan Tol Bogor Ring Road, antara lain:

Pengecatan ulang marka jalan seluas 709,64 m²
Pemasangan guardrail baru sepanjang 575 meter
Pelapisan ulang cat kanstin sepanjang 2.006 meter
Pembersihan parapet dengan water jet seluas 25.555,16 m²
Overlay permukaan jalan seluas 11.676,04 m²
Rekonstruksi rigid pavement seluas 136,60 m²
Pemasangan joint sealant sepanjang 3.167,8 meter
Perbaikan expansion joint jembatan sepanjang 108,77 meter
Penghijauan dengan 20 unit tanaman perdu

Dua BUJT Ajukan Kenaikan Tarif Tol

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar membenarkan bahwa sudah ada dua BUJT yang mengajukan penyesuaian tarif tol sebelum Lebaran 2025.

Saya belum hafal semua, tapi sebelum Lebaran kemarin sudah ada dua BUJT yang mengajukan kenaikan tarif, kata Roy, Selasa (8/4).

Meski begitu, Roy menegaskan bahwa seluruh usulan kenaikan tarif tetap harus melalui evaluasi SPM dan dibahas bersama Komisi V DPR RI, agar mekanismenya tidak membebani masyarakat.