Stok Batubara PLTU Menipis, Pemerintah Didorong Tingkatkan Pasokan Segera

wmhg.org – JAKARTA. Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) mencatat pasokan batubara ke sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) swasta masih terbatas. Sebagian pembangkit bahkan belum mencapai batas ideal hari operasi (HOP) untuk menjaga keandalan pasokan listrik.

Dewan Pengawas APLSI, Joseph Pangalila, mengatakan kondisi stok batubara di beberapa PLTU masih bervariasi. Di antaranya, PLTU Cirebon 1 memiliki stok di atas 20 hari operasi, sementara PLTU Cirebon 2 berada di atas 10 hari. Namun, masih terdapat sejumlah pembangkit lain dengan cadangan batubara di bawah 10 hari.

“Sebagian pembangkit memang masih di bawah 10 hari. Harapan APLSI pasokan akan naik dengan adanya kesepakatan pemerintah dengan produsen batubara. Saat ini, kita belum dapat pemberitahuan resmi mengenai kenaikan supply ini,” ujar Joseph kepada Kontan, Senin (9/3/2006).

Meski demikian, APLSI mengaku belum menerima pemberitahuan resmi terkait peningkatan pasokan batubara tersebut.

Joseph menilai potensi gangguan pasokan listrik di sistem Jawa–Bali saat ini relatif rendah. Hal ini karena sistem kelistrikan akan memasuki periode libur Idulfitri yang biasanya diikuti penurunan konsumsi listrik akibat banyaknya kegiatan industri dan pabrik yang berhenti sementara.

Namun demikian, ia mengingatkan permintaan listrik akan kembali meningkat setelah masa libur berakhir. Oleh karena itu, APLSI berharap pasokan batubara ke pembangkit dapat meningkat setelah Lebaran.

APLSI juga mendorong adanya kebijakan yang berpihak pada pembangkit agar stok batubara dapat mencapai level ideal HOP 25 hari. Salah satu langkah yang diharapkan adalah penugasan kepada produsen batubara untuk memasok volume sesuai kebutuhan masing-masing pembangkit.

“Kami harapkan kebijakan yang berpihak kepada pembangkit PLTU untuk mencapai stok ideal HOP 25 hari sehingga meningkatkan keandalan ketersediaan listrik,” katanya.

Senada, Ketua Badan Kejuruan (BK) Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Rizal Kasli, menilai pemerintah perlu memprioritaskan ketersediaan pasokan batubara bagi PLTU swasta, mengingat pembangkit tersebut juga berperan dalam penyediaan listrik nasional.

Menurut Rizal, distribusi batubara biasanya diatur melalui penugasan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) kepada perusahaan tambang untuk memasok pembangkit tertentu. Penugasan tersebut kemudian dievaluasi secara berkala melalui proses rekonsiliasi setiap tiga bulan.

Ia menilai kelangkaan pasokan batubara yang terjadi saat ini antara lain dipicu oleh belum selesainya persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Rizal berharap seluruh persetujuan RKAB bagi perusahaan yang telah memenuhi persyaratan dapat diselesaikan pada akhir Maret. Dengan demikian, pasokan batubara ke PLTU, baik milik PLN maupun swasta, dapat kembali normal dan mencapai stok di atas 25 hari operasi.

“Jangan sampai stok batubara di PLTU habis yang dapat menyebabkan pemadaman listrik di beberapa daerah dan berpotensi mengganggu perekonomian,” ujarnya kepada Kontan, Senin (10/3/2026).

Ia menambahkan, kelangkaan batubara di pembangkit diharapkan dapat teratasi sepenuhnya pada April sehingga keandalan pasokan listrik tetap terjaga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News