Stok Batubara PLTU Menipis, Pasokan Listrik Nasional Terancam?

wmhg.org – JAKARTA. Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) mencatat pasokan batubara ke sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) swasta masih terbatas. Kondisi ini membuat sebagian pembangkit belum mencapai batas ideal hari operasi (HOP) untuk menjaga keandalan pasokan listrik nasional.

Dewan Pengawas APLSI Joseph Pangalila mengatakan, kondisi stok batubara di beberapa PLTU swasta saat ini masih bervariasi. Sebagai contoh, PLTU Cirebon 1 tercatat memiliki stok di atas 20 hari operasi, sementara PLTU Cirebon 2 memiliki cadangan lebih dari 10 hari.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah pembangkit listrik lain yang memiliki stok batubara di bawah 10 hari operasi.

“Sebagian pembangkit memang masih di bawah 10 hari. harapan APLSI pasokan akan naik dengan adanya kesepakatan pemerintah dengan produsen batubara. Saat ini, kita belum dapat pemberitahuan resmi mengenai kenaikan supply ini,” ujar Joseph kepada Kontan, Senin (9/3/2006).

APLSI mengaku hingga saat ini belum menerima pemberitahuan resmi terkait rencana peningkatan pasokan batubara ke pembangkit listrik swasta tersebut.

Namun demikian, Joseph menilai potensi gangguan pasokan listrik di sistem Jawa–Bali saat ini relatif rendah. Hal ini seiring dengan mendekatnya periode libur Idulfitri yang biasanya diikuti oleh penurunan konsumsi listrik, karena banyak kegiatan industri dan pabrik yang berhenti sementara.

Kendati begitu, APLSI mengingatkan bahwa permintaan listrik diperkirakan kembali meningkat setelah masa libur Lebaran berakhir. Oleh sebab itu, asosiasi berharap pasokan batubara ke pembangkit dapat meningkat setelah periode libur tersebut.

Selain itu, APLSI juga mendorong adanya kebijakan pemerintah yang berpihak kepada pembangkit listrik tenaga uap agar stok batubara dapat mencapai level ideal, yakni 25 hari operasi.

Salah satu langkah yang diharapkan adalah penugasan kepada produsen batubara untuk memasok volume sesuai dengan kebutuhan masing-masing pembangkit listrik.

“Kami harapkan kebijakan yang berpihak kepada pembangkit PLTU untuk mencapai stok ideal HOP 25 hari sehingga meningkatkan kendalan ketersediaan listrik,” katanya.

Secara terpisah, Ketua Badan Kejuruan (BK) Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Rizal Kasli menilai pemerintah perlu memprioritaskan ketersediaan pasokan batubara bagi PLTU swasta. Menurutnya, pembangkit listrik swasta juga memiliki peran penting dalam menjaga pasokan listrik nasional.

Rizal menjelaskan, distribusi batubara umumnya diatur melalui penugasan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) kepada perusahaan tambang untuk memasok pembangkit listrik tertentu.

Penugasan tersebut kemudian dievaluasi secara berkala melalui proses rekonsiliasi yang dilakukan setiap tiga bulan.

Ia menilai kelangkaan pasokan batubara yang terjadi saat ini antara lain dipicu oleh belum selesainya persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Rizal berharap seluruh persetujuan RKAB bagi perusahaan tambang yang telah memenuhi persyaratan dapat diselesaikan pada akhir Maret. Dengan demikian, pasokan batubara ke PLTU, baik milik PLN maupun swasta, dapat kembali normal dan mencapai stok di atas 25 hari operasi.

“Jangan sampai stok batubara di PLTU habis yang dapat menyebabkan pemadaman listrik di beberapa daerah dan berpotensi mengganggu perekonomian,” ujarnya kepada Kontan, Senin (10/3/2026).

Ia menambahkan, kelangkaan batubara di pembangkit listrik diharapkan dapat teratasi sepenuhnya pada April mendatang sehingga keandalan pasokan listrik nasional tetap terjaga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News