SKK Migas Buka Suara Soal Perbedaan Data Lifting Migas antara ESDM dan Kemenkeu

wmhg.org – JAKARTA. Ada perbedaan data lifting migas dua institusi di pemerintahan Prabowo Subianto.

Di mana, Kementerian Keuangan mencatat, realisasi produksi siap jual alias lifting migas untuk tahun ini masih jauh dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Di sisi lain, data Kementerian ESDM justru memperlihatkan sebaliknya, lifting tahun ini berpotensi mencapai target.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Heru Setyadi menungkapkan, data yang digunakan lembaganya sejalan dengan data Kementerian ESDM. SKK Migas saat ini masih melakukan proses koordinasi dengan ESDM untuk memfinalisasi capaian kinerja kuartal III-2025.

“Dapat kami sampaikan bahwa data-data SKK Migas adalah sama dengan data di Kementerian ESDM. SKK Migas belum memublikasikan capaian kinerja Triwulan III 2025 yang saat ini masih dalam proses koordinasi dengan Kementerian ESDM. Berdasarkan tren lifting yang terus meningkat, kami optimistis target 2025 bisa dicapai,” kata Heru kepada Kontan, Kamis (16/10/2025).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan lifting minyak tercatat 580.300 barel per hari (bph), sedangkan lifting gas 974.000 barel setara minyak per hari (boepd).

Adapun, pada APBN 2025, pemerintah menargetkan lifting minyak 605.000 bph dan lifting gas 1,005 juta boepd.

Lifting migas masih di bawah target APBN masing-masing 580.300 barel minyak per hari dan gas 974.000 barel setara minyak per hari, ungkap dia dalam, Selasa (14/10/2025).

Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengklaim lifting minyak per September 2025 justru melampaui target APBN.

Laporan dari Kepala SKK Migas ke saya, per September bisa sampai 619.000 barel per hari, kata dia.

Menurut Bahlil, rata-rata kumulatif realisasi lifting minyak dari Januari hingga 5 Oktober 2025 di kisaran 605.000-607.000 bph.

Praktisi migas Hadi Ismoyo menilai, data yang disampaikan Kemenkeu lebih akurat karena bersumber dari laporan working level SKK Migas yang diperbarui secara rutin.

Data Menkeu Purbaya yang benar, karena bersumber dari working level SKK pada saat shipcoord. Datanya dihadiri sekitar 30 kontraktor kontrak kerja sama besar maupun kecil dan di-update tiap minggu. Cukup akurat, jelas dia kepada KONTAN, Rabu (15/10/2-25).

Sejatinya, perbedaan bisa muncul karena data di level pimpinan SKK Migas memasukkan produksi LPG yang dikonversi ke setara minyak. Padahal sesuai nomenklatur dalam UU APBN, lifting hanya mencakup minyak dan kondensat, bukan LPG.

Biasanya LPG masuk dalam perhitungan produksi gas, bukan lifting minyak, kata dia.

Hadi membeberkan, penurunan lifting migas pada 2025 disebabkan kondisi lapangan migas nasional yang sebagian besar sudah menua. Sekitar 70% wilayah kerja migas Indonesia tergolong mature, dengan karakteristik high gas-oil ratio, high water cut dan mengalami natural decline yang signifikan.